UPAYA-UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PEMBAYARAN PPK MENURUT SISTEM KAPITASI

BAB  I

PENDAHULUAN

1.1   Latar Belakang

Pembayaran klaim dengan sistem kapitasi adalah sebuah sistempembayaran pelayanan kesehatan di mana pemberi jasa kesehatan menerima pembayaran berjumlah tetap secara rutin untuk setiap pasien yang dilayani oleh mereka, tanpa mempedulikan pelayanan apa saja yang sebenarnya diberikan kepada pasien tersebut (Rosen, 209).

Organisasi Pemeliharaan Kesehatan (Health Maintenance Organization (HMO)) adalah sebuah pemberi jasa kesehatan yang menawarkan pelayanan kesehatan komprehensif yang dapat diberikan oleh beberapa pelayan jasa kesehatan (dokter, bidan, dll) yang menandatangani kontrak kerja dengan organisasi tersebut, mereka umumnya menerima pembayaran dengan memakai sistem pembayaran kapitasi (Rosen, 533).

Karakteristik dari organisasi ini antara lain: keanggotaan peserta bersifat sukarela, pelayanan kesehatan yang komprehensif, memakai sistem community rating, dan sistem pelayanan tertutup (ILO, 203).

 Kapitasi adalah pembayaran di muka ke PPK sesesuai dengan jumlah peserta yang menjadi tanggung jawab PPK tertentu. Walaupun biaya kesehatan individu sangat bervariasi -tergantung dari kharakteristik individu seperti umur, gender, tingkat kesakitan- tetapi berbagai upaya terus dilakukan untuk penyesuaian risiko (risk adjustment). Dengan kapitasi, pengelola dana mengalihkan risiko keuangan (transfer financial risk) kepada PPK dengan tujuan utama agar PPK sadar biaya, memberikan pelayanan yang dibutuhkan sesuai standar dan tidak berlebihan (unnecessary services). Secara umum harus diakui bahwa kapitasi yang diaplikasikan di negara makmur (seperti Jerman, Switzerland, Sweden, Netherland, Korea) telah meningkatkan kesetaraan (degree of equity) antara daerah (regions) dalam satu negara (Rice and Smith 2000).

Sistem kapitasi yang merupakan upaya efisiensi dari sisi supply (supply side) sudah diaplikasi di Indonesia sejak lama. Pembayaran kapitasi digunakan oleh pengelola dana terutama untuk pelayanan rawat jalan. Pengelola dana -seperti Askes, JPKMM, JPK Jamsostek- menerapkan kapitasi untuk rawat jalan bekerjasama dengan Puskesmas dan dokter praktek bersama. Selain alat kendali, iuran bayar ini berfungsi juga untuk memenuhi kesenjangan tarif. Walau pendekatan kapitasi sukses untuk me-redistribusi sumber daya secara merata, tetapi bila kualitas pelayanan yang tidak dijaga akan menurunkan kepuasan pelanggan.

Pembayaran kapitasi merupakan konsep pemberian imbalan jasa pada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) berdasarkan jumlah jiwa (kapita) yang menjadi tanggung jawab sebuah PPK tanpa memperhatikan jumlah pelayanan pada suatu waktu tertentu. Berdasarkan pengalaman di berbagai negara, khususnya Amerika Serikat, konsep kapitasi dapat menumbuhkan pelayanan kesehatan yang efisien dengan melalui perubahan orientasi pelayanan ke arah pencegahan, serta perencanaan pemberian pelayanan kesehatan yang lebih baik. Konsep kapitasi dapat dilaksanakan untuk sebagian pelayanan atau menyeluruh.

1.2   Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan  pada mahasiswa STIKES Tri Mandiri Sakti Jurusan Kesehatan Masyarakat Semester VI serta untuk enambah pengetahuan para pembacanya.

1.3   Rumusan Masalah

·         Definisi kapitasi

·         Konsep Kapitasi

·         Pencairan dana kapitasi

·         Penggunaan dana kapitasi

·         Contoh perhitungan Dana Kapitasi

·         Upaya – Upaya Meningkatkan Pembayaran PPK Menurut Sistem Kapitasi

1.4       Metode Penulisan

Metode yang penulis gunakan dalam penulisan makalah inin adalah dengan mengumpulkan referensi-referensi yang penulis dapatkan dari buku-buku dan artikel internet.

 

BAB    II

PEMBAHASAN

2.1       Definisi Kapitasi

Pembayaran kapitasi merupakan konsep pemberian imbalan jasa pada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) berdasarkan jumlah jiwa (kapita) yang menjadi tanggung jawab sebuah PPK tanpa memperhatikan jumlah pelayanan pada suatu waktu tertentu. Berdasarkan pengalaman di berbagai negara, khususnya Amerika Serikat, konsep kapitasi dapat menumbuhkan pelayanan kesehatan yang efisien dengan melalui perubahan orientasi pelayanan ke arah pencegahan, serta perencanaan pemberian pelayanan kesehatan yang lebih baik. Konsep kapitasi dapat dilaksanakan untuk sebagian pelayanan atau menyeluruh.

Dasar Perhitungan

•         Faktor yang menentukan satuan biaya kapitasi:

1. Bentuk-bentuk gangguan/ masalah kesehatan.
2. Jenis-jenis pelayanan kesehatan:

            . Rawat jalan (tingkat I dan II/ rawat spesialistik)

            . Rawat Inap

            . Gawat darurat

3. Tingkat penggunaan pelayanan kesehatan oleh anggota, dari angka data prosentase kunjungan penggunaan waktu sebelumnya.

Konsep kapitasi total diujicobakan di lima kabupaten/kota pada tahun 1990, kemudian pada tahun 1993 penerapan program kapitasi total dikembangkan secara selektif di seluruh Indonesia. Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan sistem pembayaran kapitasi total terus berkembang, sehingga program kapitasi total merupakan salah satu Trias Prima PT. Askes. Sampai tahun 2000 jumlah kabupaten/kota yang telah menerapkan program kapitasi total sebanyak 282 kabupaten/kota atau 86,15% dari jumlah kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia. Dengan penerapan konsep kapitasi total, diharapkan akan menumbuhkan kerja sama yang lebih baik antara PPK, adanya transfer of knowledge antara dokter ahli dengan dokter umum, serta kebutuhan akan standar-standar pelayanan untuk memperoleh efisiensi.

Selain itu, diharapkan terjadi efisiensi melalui penurunan LOS, pemakaian obat yang rasional, sehingga kecenderungan biaya pelayanan kesehatan relative lebih terkendali. Adapun dari aspek manajemen, adanya kapitasi total merupakan dorongan ke arah proses desentralisasi, serta adanya keterbukaan antara berbagai pihak.

Sistem pembayaran kapitasi juga telah diterapkan di Kabupaten Donggala sejak tahun 1996 yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Luas wilayahnya sekitar 9.208 km² dan jumlah penduduk 405.162 jiwa dengan kepadatan rata-rata 45 jiwa per km².

Adapun sarana kesehatan yang dimiliki dalam upaya mendukung program pelayanan kesehatan, meliputi: 22 buah puskesmas induk, 16 buah di antaranya merupakan puskesmas dengan tempat tidur. Selain puskesmas juga terdapat 128 buah puskesmas pembantu, 205 buah polindes, 14 buah puskesmas keliling, dan 1 buah rumah sakit swasta. Jumlah tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Donggala sebanyak 564 orang, 90 orang di antaranya   bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten dan selebihnya terdistribusi di 22 wilayah puskesmas dan RS.3 Jumlah peserta wajib PT. Askes dan anggotanya di Kabupaten Donggala tercatat sebanyak 20.079 jiwa yang tersebar di semua puskesmas, dengan besaran kapitasi untuk rawat jalan tingkat pertama sebesar Rp1.000,00 per jiwa per bulan4, sedangkan besaran tarif retribusi pelayanan dasar untuk pasien rawat jalan sebesar Rp1.500,00.\

1.2       Konsep Kapitasi

Konsep kapitasi (capitation concept system) adalah sebuah konsep atau system pembayaran yang member imbalan jasa pada Health Provider (pemberi pelayanan kesehatan/ PPK) berdasarkan jumlah orang (capita) yang menjadi tugas/keewajiban PPK yang bersangkutan untuk melayaninya, yang diterima oleh PPK yang bersangkutan (prepaid) dalam jumlah yang tetap, tanpa memperhatikan jumlah kunjungan, pemeriksaan, tindakan, obat dan pelayanan medic lainnya yang diberikan oleh PPK tersebut.

            Konsep kapitasi yang dibayarkan didepan sebelum pelayanan diberikan (prepaid) pada suatu kelompok/group dokter, baik dokter umum maupun spesialis, ternyata banyak memberikan dampak positif.

Pertama : karena dibayarkan didepan, PPK dapat mempeoleh kesempatan untuk merencanakan program perencanaan yang lebih baik, dengan dukungan dana yang telah tersedia didepan

Kedua :   mendorong berkembangnya standar-standar prosedur/ profesi, tidak saja untuk un tuk efisiensi dana yang tersedia, tetapi juga meningkatkan mutu kesehatan, yang didalam hal ini terkait dengan kepentingan untuk mempertahankan citra kelompok/group dokter, yang juga harus bersaing dengan kelompok/group lain

Ketiga : berkembangnya orientasi pelayanan kearah upaya-upaya pencegahan (preventif) atau promosi (promotif) karena upaya itu akan memberikan peluang kearah efisien

Keempat : kesempatan untuk cuti serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan menghadiri seminar-seminar ilmiah tidak terhambat oleh karena sebagai anggota kelompok/group dokter, peranannya didalam pelayanan kesehatan dapat digantikan dengan oleh kelompok lain, tanpa kehilangan insentif yang bermakna.

Sistem kapitasi adalah suatu sistem pembayaran pada pemberian pelayanan kesehata (PPK) yang diberikan dalam jumlah yang tetap, sesuai dengan jumlah penduduk atau peserta program MCO/HMO/Askes yang menjadi kewajiban PPK yang bersangkutan untuk member pelayanan, baik sakit maupun tidak sakit. Didalam sistem kapitasi akan memberikan manfaat yang cukup besar apabila pembayarannya diberikan didepan (prepaid). Dengan prepaid , PPK dapat merencanakan efisiensi program dengan lebih baik, tanpa kendala tesedianya dana, mengingat dana telah disediakan terlebih dahulu, sebelum pelayanan diberikan.

Sesungguhnya konsep kapitasi inilah yang paling banyak memperoleh publikasi, oleh karena memang memberi harapan yang cukup bermakna, baik dari aspek penyederhanaan administras, efisiensi serta mutu pelayanan. Didalam konsep kapitasi misalnya dorongan adanya upaya-upaya pencegahan dan promotif sangat besar, sehingga konsep kapitasi secara intrinsic memang akan merubah oriantasi pelayanan, dari kuratif ke preventif, dengan sangat mempertimbangkan dampak ekonomi dari upaya preventif tersebut.

Kapitasi sebagaimana tarif paket/budget, akan member manfaat yang semakin besar, apabila cakupan pelayanan juga semakin luas. Dari penglaman Askes, baik pemanfaatan pelayanan/biaya menunjukkan perbedaan yang sangat bermakna dengan ointroduksi kapitasi local, dimana seluruh jenis pelayanan kesehatan tercakup, sehingga member peluang pengendalian dimasa depan.

Meskipun demikian, pelaksanaan konsep kapitasi juga harus selalu memperhatikan keaadaan setempat. Untuk dapat mencapai bentuk yang ideal, diperlukan sistem informasi yang baik agar data yang mendukung konsep kapitasi benar-benar dapat member peluang kearah efisiensi.

1.3       Pencairan Dana Kapitasi

Perhitungan biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas Semester I Tahun 2005 dilaksanakan dengan system kapitasi. Biaya kapitasi per jiwa per bulan adalah sebesar Rp1.000,00. Sebagian besar Puskesmas pada Semester I Tahun 2005 masih memiliki sisa dana PKPS BBM Tahun sebelumnya. Sesuai ketentuan dalam SK Menkes No.56/Menkes/SK/2005 sisa dana tersebut masih dapat digunakan untuk melakukan pelayanan sampai dana tersebut habis dan diperhitungkan sebagai pembiayaan Program JPKMM Tahun 2005. Berdasarkan SK tersebut, Bupati Brebes menarik sisa masing-masing Puskesmas berdasarkan jumlah masyarakat miskin

sesuai dengan rumus yang terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan dalam SK Menteri Kesehatan. Bagi Kabupaten/Kota yang sudah habis dana PKPS BBM Tahun 2004 dapat mengajukan permintaan dana kapitasi kepada PT. Askes (Persero) dengan surat pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Pada Semester II Tahun 2005 pencairan dana ke Puskesmas tidak menggunakan system kapitasi namun dengan sistem block grant, dan pada Tahun 2006 menggunakan sistem kapitasi kembali, namun dalam pelaksanaannya di Propinsi Jawa Tengah tidak ditemukan kondisi yang cukup material

1.4       Penggunaan Dana Kapitasi

Sesuai ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan No.56/Menkes/SK/I/2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Pedoman Penyelengaraan Program jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Tahun 2005, dana kapitasi yang dialokasikan melalui PT. Askes (Persero), ditujukan untuk Puskesmas-Puskesamas guna keperluan pembiayaan pelayanan kesehatan dasar, pemenuhan kebutuhan obat, revitalisasi posyandu, persalinan dan kegiatan operasional di dalam dan di luar gedung Puskesmas.

1.5       Penggunaan Dana Kapitasi

Tarif kapitasi yang digunakan dalam perhitungan ini adalah tarif minimal yaitu selisih antara tarif kapitasi askes Puskesmas Eksklusif sebagai Dokter Keluarga sebesar Rp2.500,00 dengan tarif kapitasi askes biasa sebesar Rp1.000,00 menjadi sebesar Rp1.500,00.

b. Ketentuan mengenai alokasi penggunaan biaya kapitasi askes sebesar Rp 1.000,00

sebagai berikut :

1) Jasa Pelayanan Puskesmas sebesar Rp230,00/jiwa/bulan yang dibayarkan langsung oleh PT (Persero) Askes ke puskesmas perbulan melalui rekening bank untuk jasa pelayanan medis dan non medis di puskesmas, pustu dan puskesmas keliling (pusling)

2) Jasa Pelayanan Dinas Kesehatan sebesar Rp30,00/jiwa/bulan yang dibayarkan langsung oleh PT (Persero) Askes ke Dinas Kesehatan Kota Per triwulan untuk jasa pelayanan dalam rangka kegiatan yang berhubungan dengan kepesertaan Askes.

3) Biaya Sarana sebesar Rp285,00/jiwa/bulan yang dibayarkan langsung oleh PT (Persero) Askes ke Dinas Kesehatan Kota per triwulan untuk pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan Puskesmas dan Dinas Kesehatan dalam rangka memperlancar pelayanan kepada peserta askes.

4) Biaya Obat sebesar Rp420,00/jiwa/bulan yang dibayarkan langsung oleh PT (Persero) Askes ke Dinas Kesehatan Kota per bulan untuk pengadaan obatobatan bagi peserta askes.

5) Jasa/Retribusi Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung sebesar Rp35,00/jiwa/bulan yang dibayarkan langsung oleh PT (Persero) Askes ke Dinas Kesehatan Kota per triwulan.

Ketentuan mengenai alokasi penggunaan biaya kapitasi askes untuk Puskesmas Eksklusif sebagai Dokter Keluarga sebesar Rp2.500,00 tidak ditetapkan dalam bentuk peraturan tertulis, melainkan hanya berupa instruksi lisan dari Kepala Dinas Kesehatan kepada Kepala Puskesmas

1.6       Contoh Perhitungan Kapitasi

seorang dokter/penyedia pelayanan kesehatan akan membawahi jumlah tertentu orang yang menjadi tanggung jawabnya dalam pelayanan kesehatan berupa konsultasi kesehatan, pemeriksaan kesehatan, dan biaya obat serta perujukan ke rumah sakit. jumlah total 1 kepala keluarga dengan istri dan maksimal 3 anaknya. dengan premi diambil/dipotong dari gaji perusahaan/instansi tempat dia bekerja.
dokternya akan dibayar oleh perusahaan asuransi kesehatannya setiap bulan dengan perhitungan : kapitasi per orang x jumlah orang yang ditanggungnya. tanpa melihat jumlah pasien yang datang padanya dalam bulan itu sedikit atau banyak.

misal:
seorang dokter membawahi 1000 orang tanggungan. per pasien kapitasinya Rp 4500. jadi jumlah  yang didapatnya tiap bulan rp 4500 x 1000 orang= rp 4.500.000/bulan            Jadi dokter akan dibayar 4,5 juta/bulan tanpa melihat jumlah pasien yang datang padanya pada bulan itu. keuntungan yang didapat dokter adalah dari selisih 4,5 juta itu dan jumlah harga obat yang dipakai dokter tersebut untuk pasien tanggungannya. jadi kalau orang tanggungannya banyak yang sakit dan berobat, maka keuntungan dokter makin sedikit, bahkan mungkin merugi. dan sebaliknya bila yang datang cuma sedikit keuntungan dokter makin besar.
perusahaan asuransi besar seperti PT Askes (untuk PNS dan banyak perusahaan besar) serta Jamsostek memakai sistem seperti ini.

1.7       Upaya – Upaya Untuk Meningkatkan Pembayaran PPK Menurut Sistem Kapitasi

Pembayaran sistem kapitasi merupakan suatu cara penekanan biaya dengan menempatkan PPK pada posisi menanggung resiko seluruhnya ataupun sebagian dengan cara menerima pembayaran atas dasar jumlah jiwa yang ditanggung. Mekanisme ini merupakan cara meningkatkan efisiensi dengan memanfaatkan mekanisme pasar pada sistem pembayar pihak ketiga, baik asuransi, JPK, maupun pemerintah. Pada situasi pasar kompetitif, PPK akan memasang tarif sama dengan acerage markt cost tetapi pada pasar monopoli atau oligopoi PPK dapat menetapkan harga diatas average cost. Jika pembayar membayar dengan kapitasi, PPK akan menekan biaya operasional hingga hingga paling tidak biaya perunit pelayanan yang diberikan sama atau lebih kecil dari average cost. Dengan demikian PPK akan menekan jumlah kunjungan sehingga jumlah revenue akan sama dengan atau lebih besar dari revenue jika ia harus melayani pasien FFS.

             Untuk mencapai hal tersebut, upaya-upaya PPK yang bersifat memaksimalkan laba dapat melakukan  (thabarany : 1998)

Yang Positif

1                    Memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi dengan menegakkan diagnostic yang tepat dan memberikan pengobatan atau tindakan yang tepat. Dengan pelayanan yang baik ini pasien akan cepat sembuh dan tidak kembali lagi ke PPK untuk konsultasi atau tindakan lebih lanjut yang merupakan biaya tambahan.

2                    Memberikan pelayanan promotif dan preventif untuk mencegah incidents kesakitan. Apabila angka kesakitan menurun, maka peserta tentu tidak perlu lagi berkunjung ke PPK yang akan mrngakibatkan utiisasi menjadi rendah dan biaya pelayanan menjadi lebih kecil.

3                    Memberikan pelayanan yang pas, tidak lebih dan tidak kurang, untuk mempertahankan efisiensi operasi dan tetap memegang junlah pasien JPK sebagai income security. Hal ini akan berfungsi baik jika situasi pasar sangat

4                    kompetitif, dimana untuk mencari pasien baru cukup sulit.

Yang Negatif.

1                    Jika kapitasi yang diberikan terpisah-pisah antara pelayanan rawat jalan tingkat pertama dan rujukan dan tanpa diimbangi dengan insentif yang memadai untuk mengurangi rujukan, PPK akan dengan mudah merujuk pasien ke spesialis. Dengan merujuk, waktunya untuk memeriksa akan menjadi lebih cepat.

2                    Mempercepat waktu pelayanan sehingga tesedia waktu lebih banyak untuk melayani pasien non JPK yang  “dinilai” membayar lebih banyak. Artinya mutu pelayanan dapat dikurangi, karena waktu pelayanan yan singkat. Jika ini terjadi pada kapasitas parsial pihak JPK pada akhirnya dapat menmikul biaya lebih besar karena efek akumulatif penyakit. Pasien yang tidak mendapatkan pelayanan rawat jalan yang memadai akan menderita penyakit yang lebih berat, akibatnya biaya pengobatan sekunder dan tersier akan menjadi mahal.

3                    Tidak memberikan pelayanan dengan baik supaya kunjungan pasien kapitsi tidak cukup banyak. Untuk jangka pendek strategi ini mungkin erhasil tetapi untuk jangka panjang hak ini akan merugikan PPK sendiri.

Salah satu cara untuk   mengevaluasi berbagai kekhawatiran perilaku PPK yang mendapatkan pembayaran sistem kapitasi dan mendapatkan pembayaran FFS adalah dengan mengevaluasi biaya, status kesehatan, dan kepuasan peserta.

            Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem kapitasi dalam mekanisme pembayaran ke dokter/provider membaw dampak pada perilaku dokter terhadap pasien, seperti yang terlihat pada table berikut ini :

Kekuatan	Kelemahan
Secara administrative mudah	Dokter cenderung memilih orang-orang yang tidak mempunyai resiko sakit parah atau memilih pasien yang tidk kompleks
Penanganan medis tidak dipengaruhi oleh keuntungan ekonomi	Dokter mungkin menjadi kurang melayani pasiennya, dalam bentuk cenderung tidak ramah, tergesa-gesa, dan perilaku yang tidak baik. Keadaan ini diperparah apabila dokter mempunyai tanggungan yang lebih banyak.
Memudahkan penyusunan anggaran belanja untuk pelayanan kesehatan	Catatan mengenai prakkeknya cenderung menjadi tidak baik.
Dokter tergerak untuk meminimalkan biaya penanganan medic. Keadaan ini dapat menjadi bertentangan dengan etika kedokteran apabila dokter diberi anggaran berdasarkan jumlah orang yang ada dibawah tanggungannya.	Jika tujuan kapitasi untuk mengurangi anggaran belanja keterlaluan, maka pasien akan menjadi terlantar.

Sistem kapitasi merupakan suatu sistem pembiayaan kesehatan yang dilaksanakan dimuka (prepaid) berdasarkan kapita atau jiwa yang diikutsertakan. Capitation berarti bahwa pembayaran imbalan jasa pelayanan pada pemberi pelayanan kesehatan berdasarkan jumlah kapita (jiwa) yang ikut dalam program, baik sakit / tidak sakit, pembiayaan wajib diberikan.

Segi positif dari sistem kapitasi ini adalah :

Dengan sistem prepaid, dimungkinkan adanya suatu perencanaan yang lebih baik, sehingga memungkinkan tersedianya obat dan alat-alat kesehatan tepat pada waktunya. Mendorong pengumpulan data (untuk perencanaan) yang lebih baik dan akurat.
            Dengan capitation, akan mengubah hubungan pasien-dokter secara lebih bertanggung jawab, dalam arti seluruh tindakan medis yang dilakukan akan didasari pada pertimbangan medis yang setepatnya. Penggunaaan teknologi, tindakan medis, obat-obatan akan lebih rasional. Lebih jauh juga akan mengubah orientasi pelayanan kearah pencegahan, oleh karena dokter yang memegang peranan penting dan menentukan dalam pelayanan kesehatan akan menerima beban yang berat, apabila banyak peserta yang sakit (baik dari segi keuangan / fisik). Dengan kata lain pemberi pelayanan kesehatan akan ikut memikul resiko sakit peserta, termasuk dari segi keuangan.

Hal ini sudah tentu akan mendorong upaya-upaya pencegahan, disamping akan mengubah orientasi pelayanan. Dengan kata lain pelayan kesehatan disini akan lebih tampil seperti konsep seorang dokter keluarga.

Dengan orientasi pelayanan yang bersifat promotif dan preventif, diharapkan mampu menekan angka kesakitan, sehingga dengan sendirinya pengguna jasa pelayanan kesehatan akan lebih  produktif baik secara sosial maupun ekonomi.

Selain itu, dengan kapitasi juga akan mendorong terselenggaranya suatu pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat keahlian yang akan diberikan. Dengan demikian kapitasi juga akan mendorong berjalannya sistem rujukan dan terbentuknya pelayanan kesehatan yang efisien. Mendorong berkembangnya standar-standar prosedur / profesi, tidak saja untuk efisiensi dana yang tesedia, tetapi juga meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, yang dalam hal ini terkait dengan kepentingan untuk mempertahankan citra sebagai penyedia pelayanan kesehatan, yang juga harus bersaing dengan penyedia jasa sejenis yang lainnya. Keluarga karyawan dapat memanfaatkan pelayanan ini kapan saja dibutuhkan, sehingga dengan sendirinya karyawan dapat menjalankan tugas dengan tenang dan konsentrasi tanpa harus membagi pemikiran terhadap keluarga yang dirumah.

   

BAB    III

PENUTUP

3.1              Kesimpulan

Pembayaran kapitasi merupakan konsep pemberian imbalan jasa pada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) berdasarkan jumlah jiwa (kapita) yang menjadi tanggung jawab sebuah PPK tanpa memperhatikan jumlah pelayanan pada suatu waktu tertentu. Berdasarkan pengalaman di berbagai negara, khususnya Amerika Serikat, konsep kapitasi dapat menumbuhkan pelayanan kesehatan yang efisien dengan melalui perubahan orientasi pelayanan ke arah pencegahan, serta perencanaan pemberian pelayanan kesehatan yang lebih baik. Konsep kapitasi dapat dilaksanakan untuk sebagian pelayanan atau menyeluruh.

Untuk meningkatkan pembayaran oleh PPK dengan sistem kapitasio, upaya-upaya PPK antara lain

Yang Positif

1                    Memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi dengan menegakkan diagnostic yang tepat dan memberikan pengobatan atau tindakan yang tepat. Dengan pelayanan yang baik ini pasien akan cepat sembuh dan tidak kembali lagi ke PPK untuk konsultasi atau tindakan lebih lanjut yang merupakan biaya tambahan.

2                    Memberikan pelayanan promotif dan preventif untuk mencegah incidents kesakitan. Apabila angka kesakitan menurun, maka peserta tentu tidak perlu lagi berkunjung ke PPK yang akan mrngakibatkan utiisasi menjadi rendah dan biaya pelayanan menjadi lebih kecil.

3                    Memberikan pelayanan yang pas, tidak lebih dan tidak kurang, untuk mempertahankan efisiensi operasi dan tetap memegang junlah pasien JPK sebagai income security. Hal ini akan berfungsi baik jika situasi pasar sangat

 

DAFTAR PUSTAKA

1                    http://tbm110.blogspot.com/2008/05/sistem-kapitasi-lokal.html

2                    http://tbm110.blogspot.com/2008/05/sistem-kapitasi-lokal.html

3                    http://tbm110.blogspot.com/2008/05/sistem-kapitasi-lokal.html

4                    http://www.bpk.go.id/doc/hapsem/2005ii/apbd/027.pdf

5                    http://www.depkes.go.id/downloads/JamPemKesMas(JPKM).pdf.

6                    http://www.depkes.go.id/downloads/JPKM.pdf

7                    http://www.depkes.go.id/downloads/Pedoman%20Penetapan%20Premi%20JPKM.PDF

8                     http://www.google.com/search?q=cache:ekpogax YNQJ:www.pamjaki.org/new/download/download.php%3Ffile%3Dpractice_10 a.pdf+meningkatkan+pembayaran+PPK+dengan+sistem+kapitasi&hl=id&ct=clnk&cd=4&gl=id&client=firefox-a

9                     http://www.google.com/search?q=cache:fruL9guhEMkJ:www.pamjaki.org/new/download/download.php%3Ffile%3Dpractice_312.pdf+upaya+meningkatkan+pembayaran+PPK+dengan+sistem+kapitasi&hl=id&ct=clnk&cd=12&gl=id&client=firefox-a

10                http://www.jmpk-online.net/files/vol-08-01-2005-6.pdf

11              Pedoman Dan Tuntutan Tarif Asuransi Contractor’s All Risks, PT. Asuransi Jasa Indonesia, 1975.

12                Wibisana, Dr. Widyastuti, MSc (PH), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM), Jakarta, 2000

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS)

A. PENGERTIAN

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit adalah software aplikasi yang membantu manajemen pengolahan data menjadi lebih cepat dan efektif. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit adalah sebuah program aplikasi yang dirancang untuk meningkatkan kinerja para :

1.Dokter dan Asisten Dokter
2.Bidan dan Perawat
3.Staff Administrasi dan Personalia
4.Apoteker
5.Logistik
6.TOP Manajerial

http://www.bahankuliahkesehatan.blogspot.com

 

B. LATAR BELAKANG

Sistem Informasi Manajemen (SIM) bagi suatu rumah sakit merupakan hal yang sangat penting untuk segera diterapkan. Hal ini mengingat semakin kompleksnya permasalahan yang ada dalam data medik pasien maupun data-data administrasi yang ada di rumah sakit. Namun menyediakan SIM bukanlah hal yang mudah, terutama jika dikaitkan dengan biaya pengadaan SIM yang relatif sangat besar.

Penerapan sistem informasi pada suatu rumah sakit memerlukan suatu perencanaan yang matang. Bila dilakukan secara tergesa-gesa tanpa melakukan perencanaan terlebih dahulu dikhawatirkan akan memakan biaya yang mahal, kemungkinan ada biaya baru baik untuk riset kelayakan dan lain-lain akan menambah biaya selanjutnya. Dalam penerapan sistem informasi maka masalah finansial merupakan faktor yang sangat penting.

C. ANALISA

Sistem Informasi Manajemen terdiri dari tiga kata yaitu sistem, informasi dan manajemen. Sistem adalah suatu himpunan dari unsur, komponen atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu. Informasi adalah data yang telah disusun sedemikian rupa, sehingga bermakna dan bermanfaat karena dapat dikomunikasikan kepada seseorang yang akan menggunkannya untuk membuat keputusan.

Manajemen adalah tindakan memikirkan dan mencapai hasil-hasil yang diinginkan melalui usaha kelompok yang terdiri dari tindakan mendayagunakan bakat-bakat manusia dan sumber-sumber daya. Sehingga Sistem Informasi Manajemen berarti suatu sistem yang menyediakan kepada pengelola organisasi maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

Jika lebih spesifik lagi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) adalah suatu prosedur pemrosesan data-data baik data-data umum Rumah Sakit maupun data-data medik pasien sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan manajemen.

Sistem Informasi Manajemen yang dimaksudkan adalah suatu sistem yang telah berbasiskan komputer untuk mengolah data-data medik pasien maupun data-data administrasi yang dimiliki rumah sakit. Selama ini jika kita bicara tentang rumah sakit, yang paling mudah diingat adalah pelayanannya yang tidak memuaskan ketika melakukan administrasi atau waktu yang terlalu yang dibutuhkan oleh perawat untuk mencari data-data medik pasien.

Beberapa hambatan-hambatan yang sering dialami oleh pihak Rumah Sakit yang disebabkan oleh system informasi yang belum dikelola dengan baik adalah pencatatan yang berulang yang menyebabkan penduplikasian data, data yang belum terintegrasi atau masih tersebar, pencatatan data masih dilakukan secara manual sehingga banyak terdapat kesalahan dan informasi terlambat disebarkan. Oleh karena system informasi manajemen untuk Rumah Sakit sangat perlu dilakukan agar dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dapat menyajikan laporan akurat sehingga dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen.

Sebelum menerapkan suatu system informasi manajemen untuk Rumah Sakit, kita harus mengetahui kelas dan status dari Rumah Sakit tersebut. Dimana masing-masing Rumah Sakit memiliki kebutuhan system informasi berbeda-beda. 

Status dan kelas Rumah Sakit dapat dibagi menjadi empat (4), yaitu :

• Rumah Sakit Vertikal
• Rumah Sakit Umum Daerah
• Rumah Sakit Umum Swasta
• Rumah Sakit specialist 

Sedangkan untuk melakukan penerapan sistem informasi rumah sakit dibutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Banyak yang harus benar-benar dipersiapkan agar hasil yang akan diperoleh seperti apa yang diharapkan. Komponen utama untuk menunjang terlaksananya penerapan sistem informasi yang benar dan sesuai kebutuhan :

• Software (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit)
• Hardware (seperangkat komputer)
• Networking (Jaringan LAN, wireless)
• SOP (Standar Operasional Prosedur)
• SDM (Sumber Daya Manusia)

Ketika system informasi telah disiap diimplementasikan ternyata ada beberapa kendala yang terjadi di lapangan, antara lain ketidaksiapan pihak Rumah Sakit dalam menerapkan system informasi yang terintegrasi dan berbasis komputer, sulitnya merubah pola kerja yang telah terbiasa dengan system manual menjadi komputerisasi, dan penyajian data yang belum semuanya dalam bentuk elektronik yang akan memudahkan proses migrasi data. 

Rumah Sakit

Laporan rumah sakit , baik pemerintah maupun swasta , dan rumah sakit khusus kewajiban pengiriman laporan ini

diatur dengan Kep Men Kes RI No : 1401/Menkes/SK/X/2003 tanggal 1 oktober 2003 yang merupakan Rev V tentang

System Informasi Rumah Sakit , dengan jenis laporan sbb:

o Data Kegiatan Rumah Sakit RL 1 ( Triwulan ).

o Data Keadaan Morbiditas

Data Keadaan Morbiditas Pasien Raw Inap RL2a (Triwulan)

Data Keadaan Morbiditas Pasien Raw Jalan RL 2a (Triwulan )

Data Keadaan Morbiditas Pasien Raw Inap surveilan terpadu rumah sakit RL 2a1(Triwulan )

Data Keadaan Morbiditas Pasien Raw Jalan surveilan terpadu rumah sakit RL2b1 (Triwulan )

Data staus Immunisasi RL2c ( Bulanan ).

Data individual morbiditas pasien rawat inap

1. Pasien Umum RL 2.1 ( Triwulan ) sampling 10 hr.

2. Pasien Obstetri RL2.2 ( Triwulan ) sampling 10 hr.

3. Pasien baru lahir/ lahir mati RL2.3 ( Triwulan ) sampling 10 hr .

o Data dasar Rumah Sakit RL 3 ( Tahunan ).

o Data Ketenagaan Rumah Sakit RL 4a ( Tahunan ) data individual ketenagaan rumah sakit RL4a (RS Vertikal Depkes).

o Data peralatan medik rumah sakit RL 5 (tahunan ).

o Data kesehatan lingkungan RL 5 (tahunan) .

o Data infeksi nosokomial rumah sakit RL6 (bulanan).

Manfaat yang bisa diharapkan dari adanya berbagai fasilitas seperti yang disebutkan diatas adalah:

1. Meningkatnya tingkat kepuasan para pasien karena adanya berbagai fasilitas dan  kemudahan yang mereka dapatkan mulai dari Pendaftaran sampai Pembayaran di kasir.
2. Cepatnya proses pengolahan dan tingginya akurasi dalam perhitungan data-data karena semua proses dan perhitungan dilakukan secara terintegrasi dan otomatis.
3. Akan meningkatkan kualitas para tenaga medis di rumah sakit karena kemampuan mereka di dalam menyiapkan dan memberikan layanan kesehatan akan benar-benar diuji.
4. Tingginya kualitas layanan para karyawan rumah sakit karena mereka akan dituntut untuk bisa memberikan layanan dan informasi yang sifatnya Real Time.
5. Meningkatnya citra Rumah Sakit sebagai The Leading Hospital di dalam memberikan Quality Health Services. 

“FEATURE UNTUK FRONT OFFICE”

1. Registrasi

- Multiple cara pembayaran
- Fasilitas pegawai rumah sakit
- Manajemen karcis
- Pembuatan kartu berobat dengan embosser, Microchip dan Barcode
- Sentralisasi nomor rekam medis pasien
- Informasi fasilitas layanan rumah sakit
- Integrasi dengan pelayanan medis

2. Pelayanan Medis

- Integrasi pelayanan antara instalasi utama dan penunjang
- Verifikasi rincian tindakan, diagnosa, ICD, dan ICPM dalam history rekam medis
- Manajemen rekam medis dan medical record tracking (MRT)
- Kontrol hasil penunjang medis 

3. Billing

- Monitoring dan kontrol jumlah biaya yang sudah terpakai oleh pasien
- Sentralisasi tagihan rawat inap terhadap tagihan penunjang
- Diskon, keringanan dan piutang
- Penghitungan jaminan, selisih tagihan dan subsidi
- Penghitungan tagihan berdasarkan history pemberlakuan tariff
- Monitoring penerimaan kasir
- Integrasi dengan back office (General Ledger) Feature untuk Back Office 

4. Accounting

- Standarisasi kode perkiraan (Chart of accounting)
- Manajemen buku tambahan
- Periode waktu pencetakan laporan keuangan yang fleksibel
- Penentuan periode tutup buku (bulan, tahun) secara dinamis
- Grouping transaksi keuangan
- Verifikasi transaksi dari front office 

5. Manajemen Aset

- Integrasi dengan sistem pengadaan logistic

- Monitoring kondisi dan status aset secara periodic

- Periode perhitungan nilai aset (penyusutan) secara fleksibel

- Manajemen dan history pemeliharaan serta penyusutan

- Integrasi dengan akuntansi (General Ledger)

6. Keuangan

- Perencanaan anggaran secara terpadu
- Monitoring realisasi penggunaan dana terhadap anggaran
- Manajemen penggajian karyawan (payroll)
- Monitoring dan kontrol terhadap arus kas (cash flow) dan bank
- Integrasi dengan akuntansi (General Ledger) 

7. Logistik dan Inventory 

KESIMPULAN

Ekonomi dunia pada dua ratus tahun yang lalu masih bersifat agraris, ciri dari ekonomi agraris adalah tanah merupakan faktor ekonomi yang paling dominan. Era agraris ini berakhir dengan ditemukannya mesin uap yang menyebabkan terjadinya revolusi industri. Kembali dunia memasuki era baru yaitu era industri, yang menjadi ciri dari era industri ini adalah modal sebagai faktor ekonomi yang paling dominan. Pada akhir abad yang lalu kembali dunia memasuki era yang baru yang biasa disebut era informasi, disini faktor ekonomi yang paling dominan berbasis pada pengetahuan dan berfokus pada informasi, dengan menguasai informasi maka organisasi akan bertahan dan berkembang di era ini.

Sistem Informasi Manajemen merupakan prosedur pemrosesan data berdasarkan teknologi informasi dan diintegrasikan dengan prosedur manual dan prosedur yang lain untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu dan efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen.

Sistem Informasi Manajemen saat ini merupakan sumber daya utama, yang mempunyai nilai strategis dan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai daya saing serta kompetensi utama sebuah organisasi dalam menyongsong era Informasi ini.
Di bidang kesehatan terutama Rumah Sakit sangat membutuhan Sistem Informasi Manajemen untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat untuk menyongsong ‘Indonesia Sehat 2010’.

Adapun peran dari pada SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit),Yakni :

1. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) sangat dibutuhkan agar Rumah Sakit dapat meningkatkan pelayanannya baik ke pihak masyarakat umum maupun pihak manajemen.
2. Dengan adanya SIMRS, proses bisnis dalam Rumah Sakit dapat tepat waktu dan efektif terutama dalam proses pengambilan keputusan.
3. Kelas dan status Rumah Sakit akan mempengaruhi kebutuhan dalam pemilihan system informasi yang akan digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

AA Hafizh, Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) atau (SIM-RS), http://72.14.235/search?q=cache:H3s2EMzm0MIJ:siliwangi.blog.friendster.com

Echie, Sekapur Sirih Tentang Sistem Informasi Manajemen, http://72.14.235.132/search?q=cache:gN0eRcC8E-8J:blog.360.yahoo.com

http://www.dkk-bpp.com - Sysinfokes Kota Balikpapan Powered by Mambo Generated: 10 July, 2008, 15:40

http://www.bahankuliahkesehatan.blogspot.com

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PUSKESMAS (SIMPUS)

PENDAHULUAN

Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) telah diberlakukan sejak tahun 1981. SP2TP secara potensial dapat berperan banyak dalam menunjang proses manajemen Puskesmas, baik untuk memenuhi aspek Perencanaan, Penggerakan, Pelaksanaan maupun Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian.

Tujuan pelaksanaan SP2TP adalah didapatnya semua data hasil kegiatan Puskesmas dan data yang berkaitan serta dilaporkannya data tersebut kepada jenjang administrasi di atasnya sesuai kebutuhan secara benar,berkala, teratur guna menunjang pengelolaan upaya kesehatan masyarakat.

LATAR BELAKANG

Informasi adalah hasil analisis, manipulasi dan presentasi data untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Berguna atau tidaknya suatu informasi bergan-tung pada tujuan penerima informasi,ketelitian penyampaian dan pengolahan data, waktu, ruang/tempat, pada waktu yang tepat dan dalam bentuk yang tepat.

 Menurut Kepmenkes RI No. 932 Tahun 2000, puskesmas melaksanakan mana-jemen kesehatan pada tiga fungsi, yakni fungsi manajemen pasien, manajemen institusi, dan manajemen sistem. Informasi yang berkualitas dalam pengelolaan manajemen pasien memberikan kepastian data untuk upaya penyehatan pasien dan pengobatan yang lebih akurat dan efektif.

Informasi yang berkualitas pada manajemen institusi memberikan kepastian data pengelolaan organisasi pusk-esmas yang efektif, sedangkan informasi yang baik pada manajemen sistem akan menimbulkan ketepatan sasaran pembangunan kesehatan wilayah serta transparansi penyehatan masyarakat. Permasalahan yang terjadi di puskesmas se-Kota Payakumbuh ialah masih adanya duplikasi sistem pencatatan dan pela-poran baik di tingkat manajemen pasien, manajemen unit maupun manajemen program. Selain itu, fragmentasi pencatatan dan pelaporan juga ditemui dari be-berapa kegiatan Puskesmas.

Penataan sistem informasi dalam manajemen kesehatan dapat dimulai dengan pengintegrasian transaksi pencatatan dan pelaporan. Hal ini berimplikasi positif kepada pengurangan duplikasi data yang kurang efektif bagi pengambilan kepu-tusan. Tahapan penataan sistem informasi kesehatan secara dini melalui pengu-kuran kebutuhan informasi bagi pengelolaan manajemen memerlukan peran serta aktif dari pengguna untuk memberikan hasil desain yang lebih mudah diimplikasikan dalam manajemen organisasi.

 Penyusunan desain sistem infor-masi manajemen puskesmas dapat dilakukan melalui metode action research yang memandang pengguna bukan sebagai obyek namun sebagai partisipan. Pendekatan ini berfokus terjadinya perubahan yang melibatkan secara aktif pengguna dan peneliti dalam penyusunan desain.

Puskesmas

Puskesmas mengumpulkan data hasil pelayananya , jumlahnya tergantung dengan fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing puskesmas. Puskesmas dalam pelayananya di masyarakat dibagi menjadi 2 yaitu Private service dan public

service, sehingga laporan yang deberikan adalah sebagai berikut :

Sub Din Yankes :

o Laporan Lb1 – Lb 4.

o Laporan Kunjungan dan Pemanfaatan Pelayanan .

o Laporan Kes Gigi,Kes mata dan jiwa dan Pemb Sarana Batra .

o Laporan Apotik, dan Pembinaan Toko Obat .

o Lap Pembinaan PIRT, dan Penyedia kosmetik.

Sub Din Kesga :

o Laporan KIA.

o Laporan Gizi.

o Lap Penyuluhan Kes Mas.

Sub Din P4L :

o Laporan Immunisasi.

o Laporan W2 Mingguan.

o Laporan Pembinaan Kesling .

o Laporan 28 Penyakit yang di amati.

o Lap Pemb TTU

Komponen dalam membangun Sebuah Sìstem Informasi Puskesmas :

1.Komitmen

            - Keinginan bekerja sama (Lintas Program dan Instansi)

            - Keinginan memberi yg terbaik

            - Keinginan untuk melakukan kesinambungan

            - Peran serta aktif dari Pimpinan dan staf

2. Media (Formulir / Hardware/Software)

3. SDM

            - Kualitas

            - Kuantitas

4. Organisasi

            - Struktur kerja didalam pembagian tugas dan tanggung jawab dgn membentuk sebuah SK.

5. Sarana / Prasarana

6. Dana

Berdasarkan hasil telaah dokumen diketahui bahwa register-register dicatat setiap hari oleh petugas pada masing-masing ruang pelayanan. Pencatatan pelayanan pasien di puskesmas terdiri atas 24 register. Pencatatan dilakukan secara terpisah per ruangan sehingga dijumpai duplikasi pencatatan pasien yang sama untuk item variabel yang sama. Identifikasi ini melahirkan ke-sepakatan dalam penyusunan desain simpus sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan penyederhanaan catatan register pelayanan pasien, mu-lai dari loket, poliklinik, pelayanan penunjang sampai dengan apotik.
2. Penyederhanaan register pencatatan pasien menghilangkan duplikasi dan redudansi dengan mengutamakan efesiensi dan tidak menghilangkan kebutuhan data pokok pada pelayanan pasien.
3. Hasil penyederhanaan register tersebut dijadikan sebagai output hasil en-tri data pasien dalam pelayanan sehari-hari di puskesmas yang didesain menggunakan komputer.
4. Output register terdiri atas tiga buah register induk yakni register poliklinik tiga buah.
5. Item-item yang tercantum dalam register diatas dituangkan dalam laporan SP2TP Plus melalui komputer, baik menggunakan aplikasi spredsheet seperti Microsoft Excel maupun aplikasi lainnya.

Pengembangan prototipe yang dilakukan dalam proses pendesainan sistem in-formasi manajemen pasien di puskesmas ini menghasilkan integrasi register sebagai berikut :

1. Register Induk Poliklinik Umum

2. Register Induk Poliklinik KIA/KB

3. Register Induk Poliklinik Gigi

Proses pengolahan data dimulai dengan Blanko K.1 dan K.2 saat pasien datang di loket pendaftaran. Blanko K.1 berupa catatan pasien masuk dan distribusi pe-layanan lanjutan di puskesmas, sedangkan Blanko K.2 berupa buku induk pen-duduk yang memuat data dasar penduduk di wilayah puskesmas.

Output dari pengisian blanko ini disimpan dalam Direct Access Data (DAD) yang suatu saat bisa dipanggil kembali menurut kodifikasi struktur data. Pelayanan di poliklinik juga mengakses data pasien yang bersumber dari Direct Access Data sebagai sumber informasi pelayanan pasien.

 Jika rujukan pelayanan penunjang dibu-tuhkan dari Poliklinik, unit pelayanan penunjang juga mengakses DAD untuk diteruskan kepada pengisian Blanko P.1, P.2 atau P.3 sesuai permintaan Polik-linik. Hasil rekapitulasi catatan bisa mengeluarkan kuitansi layanan dengan pe-manggilan DAD dari menu history layanan yang dilalui oleh pasien. Selanjutnya, pelayanan di apotik juga tetap dapat mengakses dari DAD yang tercatat di Blanko P.1, P.2 atau P.3. Perjalanan data ini bisa berlangsung otomatis dengan bantuan DAD yang terkoneksi antar unit pelayanan. Oleh sebab itu, penggunaan komputer sebagai alat bantu sangat diperhitungkan.

Distant Learning Resouce Center Magister KMPK UGM http://lrc-kmpk.ugm.ac.id 5Henry Waluyo , Hari Kusnanto; WPS no.9 November 2006 1st draft

Gambar 4. Data Flow Pencatatan Pelayanan Manajemen Pasien di Puskesmas

Kepala puskesmas selaku pengguna berpendapat bahwa jika operasional pen-catatan seperti ini terlaksana di puskesmas, maka duplikasi pencatatan yang ter-jadi di ruang loket pendaftaran, ruang poliklinik, unit penunjang dan apotik sangat jauh berkurang.

Pelayanan jauh menjadi lebih cepat, namun kendalanya ialah bagaimana membiasakan staf puskesmas terutama yang berhubungan langsung dengan register induk untuk mengoperasionalkan komputer.

 

“Data Flow Pencatatan Pelayanan Manajemen Pasien di Puskesmas”

.Tabel 1. Perbandingan Pencatatan Sebelum dan Sesudah Integrasi

Jenis Catatan	Sebelum Integrasi	Sesudah Integrasi
Loket	cari buku status, mencatat ID, alamat, keluhan, catat blanko resep, catat register umum, askes, gakin, tanya pasien	cari buku status, rujuk ke poliklinik
Poliklinik	duplikasi catatan loket, duplikasi catatan laboratorium, duplikasi catatan ruang klinik – konsul-tasi, catat obat, catat diagnosis, catat visual sign, catat di tiga buku bantu	catat register induk polik-linik dari berbagai sum-ber unit penunjang
Unit Penunjang Pengobatan	catat hasil periksa, periksa, la-por ke polikilik tiap minggu	lapor harian hasil periksa ke poliklinik
Apotik	catat resep per orang, catat obat yang keluar, catat stok terakhir, catat permintaan ke gudang obat	cukup memberi obat ke pasien hasil catatan re-trieval dari Poliklinik
Gudang Obat	catat pemakaian mingguan	menghitung secara otomatis dari stok dan pemakaian harian

Umumnya petugas puskesmas berkomitmen baik dengan integrasi ini.

Komitmen ini dapat menjadi modal utama pembenahan sistem informasi pusk-esmas masa mendatang. Komitmen ini memang lahir se-bab dalam perancangan desain ini melibatkan mereka sendiri sebagai subyek sekaligus obyeknya.

Action research merupakan pengembangan partisipasi dari responden untuk memecahkan masalahnya sendiri dalam bidang sosial. Peneliti berfungsi sebagai pengendali penelitian untuk mendapatkan informasi yang valid.⁹ Metode ini me-rupakan metode yang sering digunakan dalam pengembangan desain sistem informasi, sehingga dikenal dengan “implementation method” ataupun “problem-oriented methode”.

 Dalam bidang pengembangan desain sistem menggunakan komputerisasi, keterlibatan pengguna sangat diperlukan untuk perancangan.Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah masih dijumpainya fragmentasi pen-catatan dan pelaporan yang mengakibatkan duplikasi dan inakurasi informasi di puskesmas. Tujuan penelitian ini secara umum untuk mengeksplorasi proses pengembangan desain sistem informasi manajemen pasien di puskesmas me-lalui pengintegrasian sistem pencatatan dan pelaporan dalam rangka menghi-langkan fragmentasi sistem informasi.

Tujuan penelitian secara khusus ialah un-tuk mengidentifikasi proses desain sistem informasi manajemen pasien di pusk-esmas melalui partisipasi aktif petugas puskesmas sendiri dalam action research serta mengidentifikasi komitmen petugas dan pengambil keputusan ditingkat puskesmas terhadap desain sistem informasi manajemen puskesmas yang dis-usun melalui action research.

Kesimpulan dan Saran

Proses pendesainan sistem informasi manajemen pasien dilakukan melalui pen-gintegrasian sistem pencatatan dan pelaporan terutama register pencatatan medik. Proses ini mampu mengurangi duplikasi pencatatan di unit pelayanan puskesmas. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka disarankan sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan menjembatani rancangan desain sis-tem informasi manajemen puskesmas yang dibangun oleh partisipasi puskesmas sendiri dalam bentuk yang lebih aplikatif, berupa pemrogra-man komputer, evaluasi maupun monitoring pelaksanaan.

2. Adopsi pelaksanaan pencatatan dengan metode yang baru (elektronik) membutuhkan kemampuan lebih terhadap penguasaan teknologi diband-ingkan metode sebelumnya. Untuk itu hendaknya pimpinan puskesmas lebih arif dalam memberikan kesempatan untuk memperoleh ketrampilan tambahan operasional komputer bagi petugas puskesmas.

3. Perubahan-perubahan untuk perbaikan suatu sistem di masa mendatang berkaitan dengan sistem informasi hendaknya tetap melibatkan partisipasi aktif dari pelaksana sistem itu sendiri.

·         Sebuah system informasi kesehatan modern tidak harus mahal dengan infra struktur yang tersedia dapat dibangun system informasi digital yang lebih murah dari system analog yang ada saat ini,dengan peningkatan SDM baik di DKK maupun di di masing masing UPK ( Puskesmas ) .

·         Perlunnya sebuah Team di masing masing DATI II yang dedicated untuk mengurusi System Informasi Kesehatan .

·         SP2TP masih relevan bagi puskesmas, mengingat pentingnya perekaman data kesehatan di wilayah kerjanya.

·         SP2TP sebagai bahan evaluasi sekaligus sebagai bahan PTP.

·         SP2TP apabila dapat dimanfaatkan secara optimal akan dapat menjadikan puskesmas lebih efektif dan data kesehatan Kota lebih lengkap.

·         Penerapan teknologi informasi tidak bisa di tunda lagi , diharapkan dengan memanfaatkan teknologi system informasi kesehatan dapat lebih akurat , tepat waktu , tepat guna , murah dan efisien .

Daftar Pustaka

          Long, L. 1989. Management Information System. Prentice Halls, Englewid Cliffts. New Jersey, USA

          Moekijat. 1991. Pengantar Sistem Informasi Manajemen, Edisi kelima. PT Remaja Rosdakarya. Bandung, Indonesia

         Anonim. 2002. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 932/MENKES /SK/VIII/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Sistem In-formasi Kesehatan Daerah (SIKDA) untuk Tingkat Kabupaten/Kota, Ja-karta

          Austin, C.J. 1992. Information Systems For Health Services Administra-tion. AUPHA Press/Health Administration Press. Michigan

Parker, C.S. 1989. Management Information Systems: Strategy and Ac-tion. McGraw-Hill Publising Company. Mexico.

         Yasnoff, W. 2001. A National Agenda for Public Health Informatics: Sum-marized Recommendations from the 2001 AMIA Spring Congress. J Am Med Inform Assoc. 2001;8:535–545

         Chiasson, M. 2001. System Development Conflict During The Use of An Information Systems Prototyping Method of Action Research. Implications for practice and research. Canada: Information Technology & People, Journal, Vol. 14, No.1

          Greenfield P, O’Keefe C, Goodchild A. 2005. A Decentralised Approach to Electronic Consent and Health Information Access Control. Journal of