EFISIENSI PERSEDIAAN OBAT

Tujuan dalam manajemen persediaan obat di IFRS adalah tercapainya efisiensi yaitu suatu keadaan ketersediaan obat yang tidak menambah beban keuangan baik biaya penyimpanan maupun biaya karena kelebihan persediaan. Efisiensi persediaan diukur dengan besaran nilai Turn Over Ratio yaitu harga pokok penjualan pertahun dibagi nilai rata-rata persediaan obat. TOR obat antibiotik merupakan besarnya perputaran dana untuk tiap-tiap jenis obat antibiotik dalam satu periode. Dapat dihitung dengan rumus :

Semakin tinggi nilai TOR, maka semakin efisien pengelolaan persediaan.

http://bahankuliahkesehatan.blogspot.com/

Tingkat perputaran persediaan menunjukkan berapa kali persediaan tersebut diganti dalam arti dibeli dan dijual kembali. Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan tersebut maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan semakin rendah. Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan akan semakin tinggi pula kemungkinan meningkatnya nilai return of investment (ROI). Untuk dapat mencapai tingkat perputaran yang tinggi maka harus diadakan perencanaan dan pengawasan persediaan secara terus menerus.

Referensi :

1. Istinganah. Danu, S. S. Santoso, A.P. Evaluasi Sistem Pengadaan Obat dari Dana APBD Tahun 2001-2003 Terhadap Ketersediaan Dan Efisiensi Obat. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan. 2006; 09 : 31-41. Diambil dari http://www.jmpk-online.net/files/05-istinganah.pdf. tanggal 11 Agustus 2007.

2. Ratnaningrum, E. Pengembangan Model Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai Untuk Mencapai Efisiensi Biaya Di Instalasi Farmasi RSUD Kota Semarang (Tesis). 2002

http://bahankuliahkesehatan.blogspot.com/

MANAJEMEN PERSEDIAAN OBAT

Manajemen persediaan merupakan suatu cara mengendalikan persediaan agar dapat melakukan pemesanan yang tepat yaitu dengan biaya yang optimal. Oleh karena itu konsep mengelola sangat penting diterapkan agar tujuan efektivitas dan efisiensi tercapai.

Manajemen persediaan yang baik merupakan salah satu faktor keberhasilan suatu perusahaan untuk melayani kebutuhan konsumen dalam menghasilkan suatu produk layanan yang berkualitas dan tepat waktu. Permasalahan tidak tepatnya waktu kedatangan barang yang telah dijadwalkan dapat membuat suatu kepanikan apabila stok persediaan habis, sebaliknya kelebihan persediaan menimbulkan biaya tambahan seperti biaya keamanan, biaya gudang, risiko penyusutan yang kerap kali kurang diperhatikan pihak manajemen.

http://bahankuliahkesehatan.blogspot.com/

Model-model persediaan yang sering digunakan adalah sebagai berikut :

1. Untuk Permintaan Independen yaitu permintaan untuk suatu produk yang akan dibeli tidak tergantung pada rencana pembelian produk lain, misalnya permintaan untuk membeli kulkas tidak tergantung pada permintaan untuk oven pemanggang roti. Untuk permintaan independen terdiri dari :

a. EOQ (Economic Order Quantity)

Model ini merupakan salah satu teknik pengendalian persediaan paling tua dan paling terkenal. Mudah digunakan akan tetapi didasarkan pada beberapa asumsi :

(1) Permintaan diketahui dan bersifat konstan

(2) Lead Time yaitu waktu antara pemesanan dan penerimaan, diketahui dan konstan

(3) Permintaan diterima dengan segera

(4) Tidak ada discount

(5) Biaya yang terjadi hanya biaya set up atas pemesanan diketahui dan bersifat konstan

(6) Tidak terjadi kehabisan stok

	2DS Rumus EOQ adalah Q = √ --------- H

Q = Jumlah optimal barang per pesanan

D = Permintaan tahunan barang persediaan dalam unit

S = Biaya pemesanan setiap pesan

H = Biaya penyimpanan per unit per tahun

 

b. POQ (Production Order Quantity)

Asumsi-asumsi dalam EOQ digunakan kecuali asumsi ketiga, dimana pada POQ persediaan tidak diterima pada satu waktu saja, namun diterima sepanjang periode. Notasi yang digunakan sama dengan yang digunakan pada model EOQ tetapi ditambah dengan

p = tingkat produksi tahunan

t = lama jalannya produksi, dalam satuan hari

 

c. Quantity Discount Model

Asumsi EOQ digunakan kecuali asumsi keempat, dimana di dalam model quantity discount, untuk meningkatkan penjualan biasanya diskon diberikan.

 

2. Untuk Permintaan Dependen

Teknik dependen, merupakan model yang lebih realistis dibandingkan dengan model permintaan independen. Teknik ini tidak hanya digunakan di perusahaan manufaktur, namun juga pada perusahaan restoran, rumah sakit dan lain-lain. Teknik yang digunakan disebut MRP (Material Requirements Planning) atau perencanaan kebutuhan bahan baku. Salah satu kekuatan MRP adalah kemampuannya menentukan secara tepat kelayakan sebuah jadual dengan hambatan-hambatan yang ada.

3. Just In Time (JIT)

Merupakan pendekatan untuk meminimalkan total biaya penyimpanan dan persiapan yang berbeda dari pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional mengakui biaya penyiapan dan kemudian menentukan kuantitas pesanan yang merupakan saldo terbaik dari dua kategori biaya. Di lain pihak, JIT tidak mengakui biaya persiapan , tapi sebaliknya JIT mencoba menekan biaya-biaya ini sampai nol. Jika biaya penyiapan tidak menjadi signifikan, maka biaya tersisa yang akan diminimalkan adalah biaya penyimpanan, yang dilakukan dengan mengurangi persediaan sampai ke tingkat yang sangat rendah. Pendekatan inilah yang mendorong untuk persediaan nol dalam sistem JIT.

4. Safety Stock

Safety Stock (Persediaan Pengaman) adalah persediaan tambahan yang diadakan untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan (stock out).

Untuk mengatasi kekurangan persediaan yang diakibatkan oleh keterlambatan kedatangan barang atau kenaikan dalam pemakaian barang, atau kedua-duanya, diperlukan sejumlah persediaan pengaman. Dengan adanya persediaan pengaman tersebut diharapkan tidak akan terjadi kehabisan persediaan.

Keadaan ini dapat dilukiskan seperti gambar berikut :

Untuk menaksir besarnya safety stock , dapat dipakai cara yang relatif lebih teliti yaitu dengan metode sebagai berikut :

a. Metode Perbedaan Pemakaian Maksimum dan Rata-rata

Metode ini dilakukan dengan menghitung selisih antara pemakaian maksimum dengan pemakaian rata-rata dalam jangka waktu tertentu (misalnya perbulan), kemudian selisih tersebut dikalikan dengan lead time. Lead Time adalah waktu yang dibutuhkan antara obat dipesan hingga sampai di RS. Safety Stock dapat dihitung berdasarkan rumus berikut :

Safety Stock = (Pemakaian Maksimum - Pemakaian Rata2) x Lead Time

b. Metode statistika.

Untuk menentukan besarnya safety stock dengan metode ini, maka dapat digunakan program komputer kuadrat terkecil (least square).

5. Konsep Persediaan Minimum-Maksimum (Min-Maks)

Konsep Min-Maks ini dikembangkan berdasarkan suatu pemikiran sederhana bahwa untuk menjaga kelangsungan beroperasinya suatu pabrik atau fasilitas lain, beberapa jenis barang tertentu dalam jumlah minimum sebaiknya tersedia di persediaan, supaya sewaktu-waktu ada yang rusak, dapat langsung diganti. Tetapi barang yang disimpan dalam persediaan tadi juga jangan terlalu banyak, ada maksimumnya, supaya biayanya tidak menjadi terlalu mahal.

Secara ideal, seharusnya persediaan minimum adalah nol dan persediaan maksimum adalah sebanyak yang secara ekonomis mencapai optimal, yaitu sesuai dengan perhitungan EOQ. Jadi, dapat dibayangkan bahwa persis pada waktu barang habis, pemesanan barang yang paling ekonomis datang. Tapi ini perhitungan teori, artinya dalam kenyataannya tidak dapat dijamin bahwa perencanaan dapat secara sempurna terpenuhi. Ada kemungkinan pemakaian barang yang dipesan datang terlambat atau ada kemungkinan pemakaian barang berubah dan meningkat secara mendadak.

Q = Maks – Min

Formula Min-Maks untuk pengendalian persediaan adalah sbb :

Q = jumlah yang perlu dipesan untuk pengisian persediaan kembali

Min = persediaan minimum yaitu jumlah pemakaian selama waktu pemesanan atau pembelian yang dihitung dari perkalian antara waktu pemesanan dan pemakaian rata-rata ditambah dengan persediaan pengaman

= (K x W) + S

Maks = Persediaan maksimum, yaitu jumlah maksimum yang diperbolehkan disimpan dalam persediaan, yang dihitung dari jumlah pemakaian selama 2 x waktu pemesanan, yaitu perkalian antara 2 x waktu pemesanan dan pemakaian rata-rata selama satu satuan waktu.

= 2 (K x W)

Keterangan : K = pemakaian barang rata-rata persatuan waktu

W = waktu pemesanan dalam satuan waktu

S = jumlah persediaan pengaman

6. Reorder Point

Reorder Point (ROP) merupakan waktu pemesanan kembali obat yang akan dibutuhkan. Reorder point masing-masing item obat penting diketahui supaya ketersediaan obat terjamin, sehingga pemesanan obat dilakukan pada saat yang tepat yaitu saat stok obat tidak berlebih dan tidak kosong. Perhitungan reorder point ini ditentukan oleh lamanya lead time, pemakaian rata-rata obat dan safety stock.

ROP model terjadi apabila jumlah persediaan yang terdapat di dalam stok berkurang terus, sehingga kita harus menentukan berapa banyak batas minimal tingkat persediaan yang harus dipertimbangkan untuk memesan kembali sehingga tidak terjadi kekurangan persediaan. Jumlah yang diharapkan tersebut dihitung selama masa tenggang, mungkin dapat juga ditambahkan dengan safety stock yang biasanya mengacu kepada probabilitas atau kemungkinan terjadinya kekurangan stok selama masa tenggang.

Berikut ini adalah gambaran Reorder Point dan Lead Time

Faktor-faktor yang mempengaruhi ROP adalah : Lead Time, Pemakaian rata-rata dan persediaan pengaman. Dapat dihitung dengan rumus :

Reorder Point = (LT x AU) + SS

LT = Lead Time

AU = Average Usage = Pemakaian rata-rata

SS = Safety Stock

Kadang kala tingkat pemesanan kembali lebih besar daripada persediaan maksimum, hal ini disebabkan karena lead time yang terlalu lama atau tidak diketahuinya dengan pasti tingkat permintaan dan lead time.

 

Referensi :

1. Quick,J. The Selection, P, Distribution and use of pharmaceuticals. In Managing Drug Supply. Second Edition. Kumarian Press Book on International Development. 1997

2. Dwiningsih, N. Manajemen Persediaan. Diambil dari

3. http://www.stekpi.ac.id/skin/download10/bab.9MO.pdf. tanggal 17 juli 2007

4. Erlina. Manajemen Persediaan. Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Sumatera Utara. 2002. Diambil dari www.library.usu.ac.id/modules.php?op. Tanggal 2 September 2007

5. Waluyo, P. Manajemen Persediaan dan Just In Time. STIE. STIKUBANK. Diambil dari http://www.stie.stikubank.ac.id/materi/purwanto%20waluyo%20SE%20 M.Si/. Tanggal 17 Juli 2007

6. Zulfikarijah, F. Manajemen Persediaan. Universitas Muhammadiyah Malang. 2005

7. Rangkuti, F. Manajemen Persediaan Aplikasi Di Bidang Bisnis. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2000

8. Indrajit, R. E. Djokopranoto, R. Manajemen Persediaan. Gramedia. Jakarta. 2005

9. Piasecki, D. Optimizing Safety Stock. Safety Stock Calculation. Diambil dari http://www.inventoryops.com/safety_stock.html. Tanggal 1 September 2007

http://bahankuliahkesehatan.blogspot.com/

MANAJEMEN SIKLUS OBAT DI RUMAH SAKIT

Pengelolaan obat di RS merupakan satu aspek manajemen yang penting, oleh karena ketidakefisiensinya akan memberi dampak yang negatif terhadap RS baik secara medis maupun ekonomis.

Pengelolaan obat di RS meliputi tahap-tahap perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian serta penggunaan yang saling terkait satu sama lainnya, sehingga harus terkoordinasi dengan baik agar masing-masing dapat berfungsi secara optimal. Ketidakterkaitan antara masing-masing tahap akan mengakibatkan tidak efisiennya sistem suplai dan penggunaan obat yang ada.

http://bahankuliahkesehatan.blogspot.com/

Dalam pengelolaan obat sebaiknya pengendalian dilakukan dari tahap perencanaan sampai dengan penggunaan obat. Pengendalian dilakukan pada bagian perencanaan yaitu dalam penentuan jumlah kebutuhan, rekapitulasi kebutuhan dan dana. Pengendalian juga diperlukan pada bagian pengadaan yaitu dalam pemilihan metode pengadaan, penentuan rekanan, penentuan spesifikasi perjanjian dan pemantauan status pemesanan. Di bagian penyimpanan pengendalian diperlukan dalam penerimaan dan pemeriksaan obat. Sedangkan pengendalian di bagian distribusi diperlukan dalam hal pengumpulan informasi pemakaian dan review seleksi obat. Sebagaimana digambarkan dalam siklus berikut :

Obat sebagai salah satu unsur penting bagi pengobatan, mempunyai kedudukan sangat strategis dalam upaya penyembuhan dan operasional RS. Di RS pengelolaan obat dilakukan oleh Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS), Panitia Farmasi dan Terapi (PFT) dan terkait erat dengan anggaran RS.

Pengelolaan obat terdiri dari beberapa siklus kegiatan yaitu :

a. Perencanaan Obat

Merupakan proses kegiatan dalam pemilihan jenis, jumlah dan harga perbekalan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran, untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan dasar-dasar perencanaan yang telah ditentukan antara lain konsumsi, Epidemiologi, kombinasi metode konsumsi dan epidemiologi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Metode konsumsi didasarkan atas analisis data konsumsi obat sebelumnya. Perencanaan kebutuhan obat menurut pola konsumsi mempunyai langkah-langkah sebagai berikut : pengumpulan dan pengolahan data, perhitungan perkiraan kebutuhan obat dan penyesuaian jumlah kebutuhan obat dengan alokasi dana.

Jumlah kebutuhan obat menurut metode konsumsi dapat dihitung dengan rumus berikut :

Keunggulan metode konsumsi adalah data yang diperoleh akurat, metode paling mudah, tidak memerlukan data penyakit maupun standar pengobatan. jika data konsumsi lengkap pola penulisan tidak berubah dan kebutuhan relatif konstan maka kemungkinan kekurangan atau kelebihan obat sangat kecil. Kekurangannya antara lain tidak dapat untuk mengkaji penggunaan obat dalam perbaikan penulisan resep, kekurangan dan kelebihan obat sulit diandalkan, tidak memerlukan pencatatan data morbiditas yang baik.

Metode epidemiologi didasarkan pada jumlah kunjungan, frekuensi penyakit dan standar pengobatan.

Langkah-langkah pokok dalam metode ini adalah sebagai berikut :

1. menentukan jumlah penduduk yang akan dilayani

2. menentukan jumlah kunjungan kasus berdasarkan frekuensi penyakit

3. menyediakan standar pengobatan yang digunakan untuk perencanaan

4. menghitung perkiraan kebutuhan obat

5. penyesuaian kebutuhan obat dengan alokasi dana.

Keunggulan metode epidemiologi adalah perkiraan kebutuhan mendekati kebenaran, standar pengobatan mendukung usaha memperbaiki pola penggunaan obat.

Sedangkan kekurangannya antara lain membutuhkan waktu dan tenaga yang terampil, data penyakit sulit diperoleh secara pasti, diperlukan pencatatan dan pelaporan yang baik.

Sedangkan seleksi obat dalam rangka efisiensi dapat dilakukan dengan cara analisis VEN (Vital, Esensial, Non esensial) dan analisis ABC (akan dijelaskan di sub bab secara tersendiri).

Analisis VEN adalah suatu cara untuk mengelompokkan obat yang berdasarkan kepada dampak tiap jenis obat pada kesehatan. Semua jenis obat dalam daftar obat dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok yaitu : Kelompok V adalah kelompok obat-obatan yang sangat esensial, yang termasuk dalam kelompok ini adalah obat-obat penyelamat (life saving drugs), obat-obatan untuk pelayanan kesehatan pokok dan obat-obatan untuk mengatasi penyakit-penyakit penyebab kematian terbesar. Kelompok E adalah obat-obatan yang bekerja kausal yaitu obat yang bekerja pada sumber penyebab penyakit. Kelompok N adalah merupakan obat-obatan penunjang yaitu obat-obat yang kerjanya ringan dan bisa dipergunakan untuk menimbulkan kenyamanan atau untuk mengatasi keluhan ringan.

b. Pengadaan Obat

Merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui.

Menurut Quick J et al, ada empat metode proses pengadaan :

1) Tender terbuka berlaku untuk semua rekanan yang terdaftar, dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Pada penentuan harga lebih menguntungkan.

2) Tender terbatas sering disebut dengan lelang tertutup. Hanya dilakukan pada rekanan tertentu yang sudah terdaftar dan punya riwayat yang baik. Harga masih bisa dikendalikan

3) Pembelian dengan tawar menawar dilakukan bila jenis barang tidak urgen dan tidak banyak, biasanya dilakukan pendekatan langsung untuk jenis tertentu

4) Pengadaan langsung, pembelian jumlah kecil, perlu segera tersedia. Harga tertentu relative agak mahal.

Menurut penelitian Sarmini yang dikutip oleh istinganah, pengadaan obat dengan pembelian langsung sangat menguntungkan karena di samping waktunya cepat, juga volume obat tidak begitu besar sehingga tidak menumpuk atau macet di gudang, harganya lebih murah karena langsung dari distributor atau sumbernya, mendapatkan kualitas sesuai yang diinginkan, bila ada kesalahan mudah mengurusnya, memperpendek lead time , sewaktu-waktu kehabisan atau kekurangan obat dapat langsung menghubungi distributor.

Proses pengadaan yang efektif harus dapat menghasilkan pengadaan obat yang tepat jenis maupun jumlahnya, memperoleh harga yang murah, menjamin semua obat yang dibeli memenuhi standar kualitas, dapat diperkirakan waktu pengiriman sehingga tidak terjadi penumpukan atau kekurangan obat, memilih supplier yang handal dengan service memuaskan, dapat menentukan jadwal pembelian untuk menekan biaya pengadaan dan efisien dalam proses pengadaan.

Frekuensi pengadaan bervariasi untuk tiap level pelayanan kesehatan. Pada pusat pelayanan kesehatan atau RS mungkin kebanyakan item obat dipesan per bulan dan untuk mengatasi kekurangan yang terjadi ditambah dengan pesanan mingguan dan seterusnya.

Obat yang mahal atau sering dipakai pembelian dilakukan sekali sebulan, untuk obat yang murah dan jarang digunakan dibeli sekali setahun atau setengah tahun.

Menurut WHO, ada empat strategi dalam pengadaan obat yang baik :

(a) Pengadaaan obat-obatan dengan harga mahal dengan jumlah yang tepat

(b) Seleksi terhadap supplier yang dapat dipercaya dengan produk yang berkualitas

(c) Pastikan ketepatan waktu pengiriman obat

(d) Mencapai kemungkinan termurah dari harga total

c. Penyimpanan Obat

Merupakan kegiatan pengaturan perbekalan farmasi menurut persyaratan yang ditetapkan :

1) dibedakan menurut bentuk sediaan dan jenisnya

2) dibedakan menurut suhunya, kestabilannya

3) mudah tidaknya meledak/terbakar

4) tahan tidaknya terhadap cahaya

disertai dengan sistem informasi yang selalu menjamin ketersediaan perbekalan farmasi sesuai kebutuhan.

Pengaturan penyimpanan obat dan persediaan menurut WHO adalah sebagai berikut :

(a) Simpan obat-obatan yang mempunyai kesamaan secara bersamaan di atas rak. ‘Kesamaan’ berarti dalam cara pemberian obat (luar,oral,suntikan) dan bentuk ramuannya (obat kering atau cair)

(b) Simpan obat sesuai tanggal kadaluwarsa dengan menggunakan prosedur FEFO (First Expiry First Out). Obat dengan tanggal kadaluwarsa yang lebih pendek ditempatkan di depan obat yang ber kadaluwarsa lebih lama. Bila obat mempunyai tanggal kadaluwarsa sama, tempatkan obat yang baru diterima di belakang obat yang sudah ada.

(c) Simpan obat tanpa tanggal kadaluwarsa dengan menggunakan prosedur FIFO (First In First Out). Barang yang baru diterima ditempatkan di belakang barang yang sudah ada

(d) Buang obat yang kadaluwarsa dan rusak dengan dibuatkan catatan pemusnahan obat, termasuk tanggal, jam, saksi dan cara pemusnahan.

d. Pendistribusian Obat

Merupakan kegiatan mendistribusikan perbekalan farmasi di RS untuk pelayanan individu dalam proses terapi bagi pasien rawat inap dan rawat jalan serta untuk menunjang pelayanan medis. Sistem distribusi dirancang atas dasar kemudahan untuk di jangkau oleh pasien dengan mempertimbangkan :

1) efisiensi dan efektifitas sumber daya yang ada

2) metode sentralisasi atau desantrilisasi

3) sistem floor stock, resep individu, dispensing dosis unit atau kombinasi.

 

Referensi :

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1197/MENKES/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi Di Rumah Sakit
2. Suciati, S. Adisasmito,W. Analisis Perencanaan Obat Berdasarkan ABC Indeks Krirtis Di Instalasi Farmasi. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan. 2006; 09 : 19-26. diambil dari http://www.jmpk-online.net/files/03-suci.pdf.
3. Yusmainita. Pemberdayaan Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pemerintah (Bagian II).2003.diambil dari www.tempo.co.id/medika/arsip/012003/top-1.htm. tanggal 20 september 2007.
4. Hamid,T.B.J. Elemen Pelayanan Minimum Di Rumah Sakit. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. 2005. diambil dari http://simkes.jogjamedia.net/def_menu.php. tanggal 10 september 2007.
5. Quick,J. The Selection, P, Distribution and use of pharmaceuticals. In Managing Drug Supply. Second Edition. Kumarian Press Book on International Development. 1997
6. Ultsch, A. Proof of Pareto’s 0/20 and Precise Limits for ABC Analysis. 2002. Diambil dari www.Unimarburg.de/fb12/datenbionik/pdf/pubs/2002/ultsch02proof. tanggal 15 september 2007.
7. Istinganah. Danu, S. S. Santoso, A.P. Evaluasi Sistem Pengadaan Obat dari Dana APBD Tahun 2001-2003 Terhadap Ketersediaan Dan Efisiensi Obat. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan. 2006; 09 : 31-41. Diambil dari http://www.jmpk-online.net/files/05-istinganah.pdf. tanggal 11 Agustus 2007.
8. Ratnaningrum, E. Pengembangan Model Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai Untuk Mencapai Efisiensi Biaya Di Instalasi Farmasi RSUD Kota Semarang (Tesis). 2002

http://bahankuliahkesehatan.blogspot.com/

PELAYANAN FARMASI RUMAH SAKIT

Pelayanan farmasi RS adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan RS yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi klinik, yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Pelayanan kefarmasian semakin berkembang, tidak terbatas hanya pada penyiapan obat dan penyerahan obat pada pasien, tetapi perlu melakukan interaksi dengan pasien dan profesional kesehatan lainnya, dengan melaksanakan pelayanan ‘Pharmaceutical care’ secara menyeluruh oleh tenaga farmasi.

http://bahankuliahkesehatan.blogspot.com/

Tujuan pelayanan farmasi RS adalah pelayanan farmasi yang paripurna sehingga dapat : tepat pasien, tepat dosis, tepat cara pemakaian, tepat kombinasi, tepat waktu dan tepat harga. Selain itu pasien diharapkan juga mendapat pelayanan yang dianggap perlu oleh farmasi sehingga pasien mendapat pengobatan yang efektif, efisien, aman, rasional bermutu dan terjangkau.

Tuntutan pasien dan masyarakat akan mutu pelayanan farmasi, mengharuskan adanya perubahan pelayanan dari paradigma lama (drug oriented) ke paradigma baru (patient oriented) dengan filosofi Pharmacheutical Care ( Pelayanan kefarmasian). Praktek pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kesehatan.1

1. Pelaksanaan Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit

Pelaksanaan farmasi terdiri dari 4 pelayanan yaitu : pelayanan obat non resep, pelayanan komunikasi-informasi-edukasi (KIE), pelayanan obat resep dan pengelolaan obat.

a. Pelayanan Obat Non Resep

Pelayanan obat non resep merupakan pelayanan kepada pasien yang ingin melakukan pengobatan sendiri, dikenal dengan swamedikasi. Obat untuk swamedikasi meliputi obat-obat yang dapat digunakan tanpa resep yang meliputi obat wajib apotik (OWA), obat bebas terbatas (OBT) dan obat bebas (OB). Obat wajib apotik terdiri dari kelas terapi oral kontrasepsi, obat saluran cerna, obat mulut serta tenggorokan, obat saluran nafas, obat yang mempengaruhi sistem neuromuskuler, anti parasit dan obat kulit topikal.

b. Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Apoteker hendaknya mampu menggalang komunikasi dengan tenaga kesehatan lain, termasuk kepada dokter. Termasuk memberi informasi tentang obat baru atau obat yang sudah ditarik. Hendaknya aktif mencari masukan tentang keluhan pasien terhadap obat-obatan yang dikonsumsi. Apoteker mencatat reaksi atau keluhan pasien untuk dilaporkan ke dokter, dengan cara demikian ikut berpartisipasi dalam pelaporan efek samping obat.

c. Pelayanan Obat Resep

Pelayanan resep sepenuhnya tanggung jawab apoteker pengelola apotik. Apoteker tidak diizinkan mengganti obat yang ditulis dalam resep dengan obat lain. Dalam hal pasien tidak mampu menebus obat yang ditulis dalam resep, apoteker wajib berkonsultasi dengan dokter untuk pemilihan obat yang lebih terjangkau.

d. Pengelolaan Obat

Kompetensi penting yang harus dimiliki apoteker dalam bidang pengelolaan obat meliputi kemampuan merancang, membuat, melakukan pengelolaan obat yang efektif dan efisien. Penjabaran dari kompetensi tersebut adalah dengan melakukan seleksi, perencanaan, penganggaran, pengadaan, produksi, penyimpanan, pengamanan persediaan, perancangan dan melakukan dispensing serta evaluasi penggunaan obat dalam rangka pelayanan kepada pasien yang terintegrasi dalam asuhan kefarmasian dan jaminan mutu.

 

2. Administrasi dan Pengelolaan Farmasi di Rumah Sakit

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1197/Menkes/SK/X/2004 tentang standar pelayanan farmasi di RS bahwa dalam hal administrasi dan pengelolaan farmasi RS harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya bagan organisasi yang menggambarkan uraian tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab serta hubungan koordinasi di dalam maupun di luar pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh pimpinan RS

b. Bagan organisasi dan pembagian tugas dapat direvisi kembali setiap tiga tahun

c. Kepala Instalasi Farmasi harus terlibat dalam perencanaan manajemen dan penentuan anggaran serta penggunaan sumber daya

d. Instalasi Farmasi harus menyelenggarakan rapat pertemuan untuk membicarakan masalah-masalah dalam peningkatan pelayanan farmasi. Hasil pertemuan tersebut disebarluaskan dan dicatat untuk disimpan

e. Adanya Komite/Panitia Farmasi dan Terapi di RS dan apoteker IFRS menjadi sekretaris komite/panitia

f. Adanya komunikasi yang tetap dengan dokter dan paramedik, serta selalu berpartisipasi dalam rapat yang membahas masalah perawatan atau rapat antar bagian atau konferensi dengan pihak lain yang mempunyai relevansi dengan farmasi

g. Hasil penilaian / pencatatan konduite terhadap staf didokumentasikan secara rahasia dan hanya digunkan oleh atasan yang mempunyai wewenang untuk itu

h. Dokumentasi yang rapi dan rinci dari pelayanan farmasi dan dilakukan evaluasi terhadap pelayanan farmasi setiap tiga tahun

i. Kepala Instalasi Farmasi harus terlibat langsung dalam perumusan segala keputusan yang berhubungan dengan pelayanan farmasi dan penggunaan obat.

 

Referensi :

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1197/MENKES/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi Di Rumah Sakit

2. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Lokakarya Standar Pelayanan Kefarmasian. 2004. diambil dari http://simkes.jogjamedia.net/def_menu.php. tanggal 5 september 2007.

3. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Pelayanan Konseling Akan Meningkatkan Kepatuhan Pasien Pada Terapi Obat. 2004. Diambil dari http://simkes.jogjamedia.net/def_menu.php. tanggal 12 september 2007.

4. Purwanti, A. Harianto. Supardi, S. Gambaran Pelaksanaan Standar Pelayanan Farmasi Di Apotek DKI Jakarta Tahun 2003. Majalah Ilmu Kefarmasian 2004; 01:102-115. Diambil dari jurnal farmasi.ui.ac.id/pdf/2004/v01n02/angki010205.pdf. tanggal 16 agustus 2007.

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 284/Menkes/Per/III/2007 Tentang Apotek Rakyat.

http://bahankuliahkesehatan.blogspot.com/

PENGHAPUSAN LOGISTIK

Penghapusan Logistik

Penghapusan logistik merupakan kegiatan pembebasan barang dari pertanggung jawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara lebih operasional, penghapusan logistik merupakan pengakhiran fungsi logistik dengan pertimbangan- pertimbangan dan argumentasi- argumentasi tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, dalam kegiatan penghapusan logistik harus mempertimbangkan alasan-alasan normative tertentu (Dwiantara & Sumarto,2005).

http://bahankuliahkesehatan.blogspot.com/

Kriteria untuk Penghapusan Logistik

a. Logistik yang akan dihapus sudah sangat tua dan rusak

Logistik tersebut perlu dihapuskan dengan beberapa alasan: apabila logistik tersebut digunakan terus dapat membehayakan keselamatan pemakai logistik tersebut, kualitas maupun kuantitas output yang dihasilkan sudah tidak dapat mencapai tingkat optimal, apalagi dibandingkan biaya operasional yang relatif tinggi.Apabila logistik ini dioperasionalkan terus, akan menimbulkan inefektivitas dan inefisiensi organisasi.

b. Logistik yang sudah ketingalan zaman

Logistik yang sudah ketinggalan zaman perlu dihapuskan dengan pertimbangan, logistik ini dipandang memerlukan dan menghabiskan biaya yang relatif tinggi, baik yang berkaitan dengan bahan, tenaga, waktu, maupun output, baik ditinjau dari sisi kuantitas maupun kualitas apabila dibandingkan dengan menggunakan logistik yang relatif baru

c. Logistik berlebihan

Logistik yang berlebihan perlu dihapuskan dengan beberapa alasan:

1) suatu organisasi tidak mungkin menggunakan seluruh logistiknya dalam waktu yang bersamaan dan yang sekiranya memang logistik tersebut tidak perlu digunakan secara bersamaan

2) Logistik yang sifatnya berlebihan tersebut tidak dihapuskan tentunya membutuhkan biaya perawatan, maupun gaji untuk personel yang merawat barang.

3) Logistik tersebut membutuhkan tempat penyimpanan, sehingga bila logistik tersebut tidak dihapuskan akan boros tempat

4) Apabila logistik tersebut akan digunakan dimasa yang akan akan dating, mungkin sudah merupakan logistik yang ketinggalan zaman (Out of date)

d. Logistik yang hilang

Secara administrasi, logistik yang hilang harus disingkirkan. Hal ini penting dilakukan, selain sebagai satu bentuk pertanggungjawaban pemakai, pengambilan keputusan dan tindakan sebagai konsekuensi atas hilangnya logistik tersebut, juga untuk pengambilan keputusan maupun tindakan manajemen logistik berikutnya.

Cara -Cara Penghapusan Logistik

a. Dijual atau dilelang

Dengan cara ini berarti organisasi akan memperoleh sejumlah kontraprestasi berupa uang hasil penjualan logistik.

b. Ditukar dengan logistik lain yang dibutuhkan oleh institusi

Dengan cara ini organisasi akan menukarkan logistik yang dimiliki dengan logistik yang dibutuhkan oleh organisasi. Dengan cara ini harus mempertimbangkan dan mengacu pada prinsip-prinsip pengadaan logistik dengan cara menukarkan, antara lain logistik yang ditukarkan harus benar-benar sudah tidak dibutuhkan institusi, nilai logistik yang dipertukarkan harus sepada dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

c. Dipindahkan

Penghapusan dengan cara dipindahkna adalah secara fisik logistik yang sudah tidak dibutuhkan dimutasikan ke unit kerja lain ataupun kantor/ institusi cabang. Dengan demikian , pemusnhan logistik ini sifatnya masih dalam ruang lingkup organisasi internal

d. Dihibahkan

Penghapusan logistik dengan cara dihibahkan berarti organisasi memberikan secara Cuma-Cuma kepada pihah/ organisasi lain yang membutuhkan logistik yang dihapuskan.

e. Pemanfaatan kembali

Penghapusan dengan cara pemanfaatan kembali berarti barang yang dihapus kemudian diubah menjadi barang lain yang memiliki fungsi dan kegunaan berbeda dari fungsi dan kegunaan barang semula.

f. Dimusnahkan

Penghapusan logistik dengan cara dimusnahkan adalah logistik benar-benar dihilangkan, dan hal ini dilakukan apabila cara penghapusan logistik yang lain sudah tidak mungkin untuk diimplementasikan.

Contoh formulir berita acara penghapusan barang

 

BERITA ACARA PENGHAPUSAN BARANG

 

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tiga bulan April tahun 2007

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1.        Muhidin sebagai ketua

2.        Vivi sebagai Skretaris

3.        Sri.M sebagai anggota

4.        Netha sebagai anggota

5.        Suratun sebagai anggota

 

Bertindak selaku Panitia Penghapusan barang yang dibentuk dengan surat Keputusan Direktur No.12 tanggal 20 April 2007 telah mengadakan pemeriksaan barang-barang sebagaimana terlampir pada tanggal 21 April 2007. Berdasarkan hasil pemeriksaan, barang-barang tersebut dalam keadaan rusak berat/ ketinggalan zaman/ berlebihan/ hilang. Selanjutnya, kami memutuskan barang-barang tersebut dihapuskan denga cara dijual/ dilelang/ dihibahkan/ dipindahkan/ ditukarkan/ dimusnahkan.

Demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap tiga untuk dapat dipergunakan seperlunya

Dibuat di: Jakarta

Tanggal  : 22 April 2007

Panitia Penghapusan barang                                       (tanda tangan)

1.        Ketua               : Muhidin                                   ............................. 

2.        Sekretaris        : Vivi Yosafianti P                     ………………….

3.        Anggota           : Sri.Mugianti                                           …………………..

                                      Netha Damayanti                             ..…………………

                                      Suratun                                             …………………..

     Mengetahui:

 

 

Yana Zahara, SKp, M.Kes

 

 

 

 

LAMPIRAN BERITA ACARA PENGHAPUSAN BARANG

 

No. Urut	Nama Barang	Kode	Spesifikasi Barang	Keterangan

                                                                                                                               

 

    Tanggl 22 April 2007

                                                                                                                Panitia Penghapusan Barang

                                                                                                                   Sekretaris,             Ketua,

                                                                                                               

 

                                                                                                        …………….          . .…………..

 

Perlu dicatat bahwa apabila penghapusan logistik dilakukan dengan cara dujial maka berita acara penghapusan logistik harus jelas ditulis kepada siapa logistik tersebut dijual dan berapa nilai hasil penjualan. Disamping itu Berita Acara Penghapusan Logistik tersebut harus dilampiri Baerita Acara Serah Terima Barang. Apabila penghapusan logistik tersebut dilakukan dengan cara ditukarkan, dalam berita acara penghapusan logistik juga harus jelas secara tertulis logistik tersebut ditukar dengan logistik apa, dengan siapa dan berapa nilai logistik tersebut. Barita Acara tersebut juga harus dilampiri dengan berita acara serah terima barang. Bagitu juga dengan cara apapun harus ditulis dengan jelas sperti tersebut diatas.

 

Proses Kegiatan dan Administrasi Penghapusan Logistik

Untuk melakukan kegiatan penghapusan atau penyingkiran logistik ada beberapa hal yang harus dilakukan:

a. Penelitian kelayakan penghapusan logistik tertentu yang hendak dihapuskan. Kegiatan ini dilakukan oleh unit kerja atau Pemilik logistik yang akan dihapuskan bersama dengan penanggungjawab pengelola logistik.

b. Membuat beberapa alternatif cara penghapusan logistik yang hendak ditempuh, yang kemudian menentukan saru cara penghapusan logistik yang paling menguntungkan, baik dengan pertimbangan finansial maupun non finansial.

a. Meminta persetujuan dari pimpinan tertinggi, khususnya sebagai penanggungjawab dalam pengelolaan logistik

b. Implementasi penghapusan logistik sesuai dengan cara penghapusan logistik yang ditentukan. Panitia penghapusan logistik membuat Berita Acara Penghapusan Logistik.

c. Unit Kerja Pemilik logistik tersebut melakukan inventarisasi logistik berkaitan dengan kegiatan penghapusan logistik, dan bila menggunakan model kartu barang, unit kerja harus mengisi formulir kartu barang, khususnya pada kolom penghapusan barang sesuai dengan cara penghapusan logistik yang dilakukan.

http://bahankuliahkesehatan.blogspot.com/

PROSEDUR PENYUSUNAN BUDGET DALAM MANAJEMEN LOGSITIK

Pada dasarnya yang berwenang dan bertanggung jawab atau menyusun Budget serta pelaksanaan kegiatan Budgeting lainnya, ada ditangan pimpinan tertinggi perusahaan. Hal ini disebabkan karena pimpinan tertinggi perusahaanlah yang paling berwewenang dan paling bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan perusahaan secara keseluruhan.

Namun demikian tugas menyiapkan dan menyusun Budget serta kegiatan-kegiatan Budgeting lainnya tidak harus ditangani sendiri oleh pimpinan tertinggi perusahaan, melainkan dapat didelegasikan kepada bagian lain dalam perusahaan. Adapaun siapa-siapa atau bagian apa yang diserahi tugas memprsiapkan dan menyusun Budget tersebut sangat tergantung pada struktur organisasi dari masing-masing perusahaan. Akan tetapi pada garis besarnya tugas mempersiapkan dan menyususn Budget ini dapat didelegasikan kepada :

 http://bahankuliahkesehatan.blogspot.com/

Bagian administrasi, bagian perusahan yang kecil. Hal ini disebabkan karena bagi perusahaan yang kecil, kegiatan-kegiatan perusahaan tidak terlalu kompleks, sederhana, dengan ruang lingkup yang terbatas, sehingga tugas penyusunan Budget dapat diserahkan kepada salah satu bagian saja dari perusahaan yang bersangkutan, dan tidak perlu banyak melibatkan secara aktif seluruh bagian-bagian yang ada dalam perusahaan.

Panitia Budget, bagian perusahan yang besar. Hal ini disebabkan karena bagi perusahaan besar, kegiatan-kegiatan perusahaan cukup kompleks, beraneka ragam dengan ruang lingkup yang cukup luas, sehingga Bagian Administrasi tidak mungkin dan tidak mampu lagi untuk menyusun Budget sendiri tanpa partisipasi aktif bagian-bagian lain dalam perusahaan. Oleh sebab itu tugas menyusun Budget perlu melibatkan semua unsur yang mewakili semua bagian yang ada di dalam perusahaan, yang duduk dalam Panitia Budget. Tim penyusunan Budget ini biasanya diketuai oleh pimpinan perusahaan (misalnya Wakil Direktur) dengan anggota-anggota yang mewakili Bagian Pemasaran, Bagian Produksi, Bagian Pembelanjaan, serta Bgaian Personalia.

Di dalam Panitia Budget inilah dilakukan pembahasan-pembahasan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan datang, sehingga Budget yang tersusun nanti merupakan kesepakatan bersama, sesuai dengan kondisi, fasilitas serta kemampuan masing-masing bagian secara terpadu. Kesepakatan bersama ini penting agar pelaksanaan Budget nanti benar-benar didukung oleh seluruh bagian yang ada dalam perusahaan, sehingga memudahkan terciptanya kerja sama yang saling menunjang dan terkoordinasikan dengan baik.

Baik Budget yang disusun oleh Bagian Administrasi (perusahaan kecil), maupun yang disusun oleh Panitia Budget (perusahaan besar), barulah merupakan Rancangan Budget atau Draft Budget (tentative budget). Rancangan Budget inilah yang diserahkan kepada pimpinan tertinggi untuk disahkan serta ditetapkan sebagai Budget yang defenitif.

Sebelum disahkan oleh pimpinan tertinggi perusahaan, masih dimungkinkan untuk diadakan perubahan-perubahan terhadap rancangan tersebut, dan dimungkinkan pula untuk diadakannya pembahsan-pembahasan antara pimpinan tertinggi perusahaan dengan pihak yang diserahi tugas menyusun Rancangan Budget tersebut. Setelah disahkan oleh pimpinan tertinggi perusahaan, maka Rancangan Budget tersebut telah menjadi Budget yang defenitif.

Referensi :

Aljian George W ( 1958 )”Purchasing Hanbook ” 2 nd Edition, New York, Mc Graw Hill

Subagya M S, ( 1994 ) “Manajemen Logistik” cetakan keempat Jakarta : PT Gunung Agung

Mustikasari ( 2007 ) Kuliah Manajemen Sumber Daya Menusia

http://bahankuliahkesehatan.blogspot.com/

MANAJEMEN PERGUDANGAN

PENGERTIAN

Suatu tatanan untuk mengelola pergudangan dan pendistribusian barang-barang agar barang yang tersimpan tetap dalam keadaan baik dan didistribusikan kepada para peminta pada waktu, spesifikasi dan jumlah yang tepat.

http://bahankuliahkesehatan.blogspot.com/

 

Ruang lingkup Pergudangan

1. Fungsi peneriman barang

2. Fungsi penyimpanan barang

3. Fungsi Pengeluaran barang.

PRINSIP DASAR

Penyimpanan merupakan suatu kegiatan dan usaha untuk melakukan pengelolaan barang persediaan/inventory di tempat penyimpanan.

1. Kualitas barang dapat dipertahankan

2. Barang terhindar dari kerusakan fisik

3. Pencarian barang mudah dan cepat

4. Barang dari pencurian.

JENIS SISTEM GUDANG

1. Gudang Terbuka: barang cepat sekali mengalir

2. Gudang Tertutup: barang dalam waktu yang cukup lama

3. Gudang semi terbuka

4.

GUDANG BERDASARKAN FUNGSINYA

• Gudang Transit

• Gudang Serbaguna

• Gudang Pendingin

• Gudang Tahan Api

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

• Lokasi Gudang

• Desain Gudang

• Jenis Barang

• Prosedur Penyimpanan

• Pemakaian alat Bantu

LOKASI GUDANG

• Aksesibilitas (mudah dicapainya)

• Utilitas (lama pemakaiannya)

• Komunikasi

• Bebas dari banjir

• Mampu menampung barang

• Keamanan (Safety)

• Infrastruktur (Listrik, Telepon, AC)

Desain Gudang

• Kemudahan Bergerak

• Sirkulasi Udara

• Penggunaan Palet (Alas: papan)

• Mudah Perawatannya

• Pengaturan barang sistematis

• Penyimpanan Dingin

• Pemadam Kebakaran.

Pengelompokkan Barang
dalam Gudang

1. Kelompok Pelayanan (Medis, Non Medis)

2. Kondisi barang yang memerlukan ruang pendingin untuk menjaga kualitasnya

3. Ukuran Berat

4. Ukuran Volume

5. Fast atau Slow Moving

6. Abjad

7. FIFO (First In First Out)

PENGATURAN TATA RUANG GUDANG (1-4)

1. Gudang dapat ditata dengan model garis Lurus, huruf U, huruf L.

2. Pehatikan jenis dan kelompok barang yang disimpan.

3. Setiap jenis/kelompok barang disusun dengan abjad.

4. Jangan meletakkan barang langsung dilantai (diberi alas).

PENGATURAN TATA RUANG GUDANG (5-8)

1. Susun barang dalam rak dan beri kode.

2. Bila satu box berisi macam-macam barang buat daftar isi box.

3. Barang volumeneus disimpan dalam box besar, sedangkan box kecil untuk menyimpan barang dalam kaleng atau botol.

4. Keluarkan barang dari box secukupnya.

LALU LINTAS ARUS BARANG

Model Gudang:

1. Model 1 pintu

2. Model 2 pintu

3. Model Ideal

Daftar Pustaka

Aditama (2002) Manajemen Administrasi Rumah Sakit, Edisi kedua, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Bowersox Donald J (2006) Manajemen Logistik Integrasi Sistem-sistem Manajemen Distribusi Fisik dan Manajemen Material, alih bahasa Hasyim Ali, Bumi Aksara, Jakarta.

DepKes RI (2001),Standar Peralatan Keperawatan dan Kebidanan di Sarana Kesehatan, Cetakan ke I , Direktorat Pelayanan Keperawatan Direktorat Jendral Pelayanan Medik Depkes RI, Jakarta.

Dwiantara Lukas dan Sumarto Hadi Rumsari (2005), Manajemen Logistik Pedoman Praktis Bagi Sekretaris dan Staf Administrasi, Grasindo, Jakarta.

Hendrato Rusdianrasih (2005). Pelaksanaan Inventaris Barang Milik/Kekayaan Negara. Didownload dari www.uns.ac.id tanggal 15 april 2007

http://owlyevitch.blogsome.com/2006/12715/trackback. Didownload tanggal 19 April 2007

Aljian George W ( 1958 )”Purchasing Hanbook ” 2 nd Edition, New York, Mc Mc Graw Hill

Mustikasari ( 2007 ) Kuliah Manajemen Sumber Daya Menusia, Tidak di Publikasikan

3. Subagya M S, ( 1994 ) “Manajemen Logistik” cetakan keempat Jakarta : PT Gunung Agung

http://bahankuliahkesehatan.blogspot.com/

PROSES BUDGETING DALAM MANAJEMEN LOGISTIK

Pengertian Budget (Anggaran)

Budget (Anggaran) adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan dating.

http://bahankuliahkesehatan.blogspot.com/

Unsur-unsur Budget :

1. Rencana

2. Meliputi seluruh kegiatan perusahaan

3. Dinyatakan dalam unit moneter

4. Jangka waktu tertentu yang akan dating

Manfaat Budget

Manfaat Budget terdiri dari tiga pokok, yaitu :

1. Sebagai pedoman kerja

Yang mana berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arahan serta sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan diwaktu yang akan datang.

2. Sebagai alat pengawasan kerja

Budget berfungsi pula sebagai tolok ukur, sebagai alat pembanding untuk mengevaluasi realisasi kegiatan perusahaan nanti. Dengan membandingkan apa yang tertuang di dalam Budget dengan apa yang dicapai oleh realisasi kerja perusahaan, dapatlah dinilai apakah perusahaan telah sukses bekerja atau kah kurang sukses bekerja.

3. Sebagai alat pengkoordinasian kerja

Budget berfungsi sebagai alat untuk mengkoordinasikan kerja agar semua bagian-bagian yang terdapat didalam perusahaan dapat saling menunjang, saling bekerja sama dengan baik untuk menuju ke sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian kelancaran jalannya perusahaan akan lebih terjamin.

4. Proses Penyusunan Budget

Sebagaiman telah dijelaskan di atas, suatu Budget dapat berfungsi dengan baik bilamana tafsiran-tafsiran (forecast) yang termuat didalamnya cukup akurat, sehingga tidak jauh berbeda dengan realisasinya nanti. Untuk bisa melakukan penafsiran secara lebih akurat, diperlakukan sebagai data, informasi dan pengalaman, yang merupakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan didalam menyusun Budget.

Adapaun faktor-faktor tersebut secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok, ialah

1. Faktor-faktor intern, yaitu data, informasi dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa :

a) Kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah harga jual, syarat pembayaran barang yang dijual, pemilihan saluran distribusi dan sebagainya.

b) Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan.

c) Tenaga kerja yang dimiliki peruahaan, baik jumlahnya (kuantitatif) maupun ketrampilan dan keahliannya (kualitatif).

d) Modal kerja yang dimiliki perusahaan.

e) Fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan.

f) Kebijaksanaan-kebijaksanaan perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perusahaan, baik di bidang pemasaran, dibidang produksi, dibidang pembelanjaan, dibidang administrasi maupun dibidang personalia.

Sampai batas-batas tertentu, perusahaan masih dapat mengatur dan menyesuaikan faktor-faktor intern ini dengan apa yang diinginkan untuk masa yang akan datang. Misalnya Modal Kerja yang sekarang dimiliki dirasakan kurang untuk periode Budget yang akan datang, maka perusahaan dalam batas-batas tertentu masih bisa menambahnya, misalnya dengan meminta kredit ke Bank.

Demikian pula halnya dengan mesin-mesin, peralatan-peralatan, tenaga kerja serta fasilitas-fasilitas lain, dalam batas-batas tertentu masih disesuaikan dengan apa yang diinginkan untuk periode budget yang akan datang, baik ditambah maupun dikurangi. Oleh karena itu faktor-faktor intern ini sering disebut sebagai faktor yang controlable (dapat diukur), yaitu faktor-faktor yang dalam batas-batas tertentu masih bisa disesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan untuk periode Budget yang akan datang.

2. Faktor-faktor ekstern, yaitu data, informasi dan pengalaman yang terdapat di luar perusahaan, tetapi dirasa mempunyai pengaruh terhadap kehidupan perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa :

a) Keadaan persaingan

b) Tingkat pertumbuhan penduduk

c) Tingkat penghasilan masyarakat

d) Tingkat pendidikan masyarakat

e) Tingkat penyebaran penduduk

f) Agama, adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat.

g) Berbagai kebijakan pemerintah, baik dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan.

h) Keadaan perekonomian nasional maupun internasional, kemajuan tehnologi dan sebagainya.

Terhadap faktor-faktor ekstern ini, perusahaan tidak mampu utnuk mengaturnya sesuai dengan apa yang diinginkanya dalam periode Budget yang akan datang. Oleh karena itu faktor-faktor ekstern ini sering disebut sebagai faktor yang un-controlabel (tidak dapat diukur), yaitu faktor-faktor yang tidak dapat diukur dan tidak dapat disesuaikan dengan keinginan perusahaan. Akibatnya perusahaanlah yang harus menyesuaiakan dirinya, menyesuaikan kebijaksanaan-kebijaksanaannya dengan faktor-faktor tersebut.

Dalam pengertian Budget yang telah diuraikan di atas dapatlah diketahui bahwa Budget merupakan hasil kerja (out-put) yang terutama berupa tafsira-tafsiran yang akan dilaksanakan diwaktu yang akan datang. Karena suatu Budget merupakan hasil kerja (out-put), maka Budget dituangkan dalam suatu naskah tulisan yang disusun secara teratur dan sistematis. Sedangkan yang dimaksudka dengan Budgeting adalah proses kegiatan yang menghasilakan Budget tersebut sebagai hasil kerja (out-put), serta proses kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi Budget, yaitu fungsi-fungsi pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja dan alat pengawasan kerja. Secara lebih terperinci, proses kegiatan yang tercakup dalam Budgeting tersebut antara lain:

1. Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun Budget

2. Pengolahan dan penganalisaan data dan informasi tersebut untuk mengadakan tafsiran-tafsiran dalam rangka menyusun Budget.

3. Menyusun Budget serta menyajikannya secara teratur dan sistematis.

4. Pengkoordinasian pelaksanaan Budget

5. Pengumpulan data dan informasi untuk keperluan pengawasan, yaitu untuk mengadakan penilaian (evaluasi) terhadap pelaksanaan Budget.

6. Pengolahan dan penganalisaan data tersebut untuk mengadakan interpretasi dan memperoleh kesimpulan-kesimpulan dalam rangka mengadakan penilaian (evaluasi) terhadap kerja yang telah dilaksanakan, serta menyusun kebijaksanaan-kebijaksanaan sebagai tindak lanjut (follow-up) dari kesimpulan-kesimpulan tersebut.

Referensi :

Mustikasari ( 2007 ) Kuliah Manajemen Sumber Daya Menusia

Aljian George W ( 1958 )”Purchasing Hanbook ” 2 nd Edition, New York, Mc Graw Hill

Subagya M S, ( 1994 ) “Manajemen Logistik” cetakan keempat Jakarta : PT Gunung Agung

http://bahankuliahkesehatan.blogspot.com/

INVENTARISASI LOGISTIK

Inventarisasi logistik merupakan kegiatan untuk memperoleh data atas seluruh logistik yang dimiliki atau dikuasai atau diurus oleh organisasi, baik yang diperoleh dari usaha pembuatan sendiri, pembelian, pertukaran, hadiah, maupun hibah, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasinya, jumlah, sumber; waktu pengadaan, harga, tempat,dan kondisi serta perubahan-perubahan yang terjadi guna mendukung proses pengendalian dan pengawasan logistik serta mendukung efektivitas dan efisiensi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Dwiantara & Sumarto, 2005)

http://bahankuliahkesehatan.blogspot.com/

Pengelolaan barang inventaris rumah sakit adalah suatu tatanan yang harus tertib administrasi yang bertujuan untuk penghematan keuangan, penghitungan kekayaan dan mutu pengendalian rumah sakit yang meliputi: perencanaan dan penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan dan pemeliharaan serta penghapusan (FKM-UI,2002)

Dari kedua pengertian tersebut diatas maka dapat disimpulkan inventarisasi logistik rumah sakit adalah merupakan kegiatan untuk memperoleh data atas seluruh logistik yang dimiliki oleh rumah sakit, yang harus tertib administrasi guna mendukung proses pengendalian dan pengawasan logistik dalam upaya pencapaian tujuan.

Manfaat Inventarisasi

Menurut Sanderson (2000) inventarisasi memiliki beberapa manfaat sebagai berikut:

a. Mencatat dan menghimpun data aset yang dikuasahi unit organisasi/ departemen.

b. Menyiapkan dan menyediakan bahan laporan pertanggungjawaban atas penguasaan dan pengelolaan aset organisasi/ negara.

c. Menyiapkan dan menyediakan bahan acuan untuk pengawasan aset organisasi atau negara.

d. Menyediakan informasi mengenai aset organisasi /negara yang dikuasahi departemen sebagai bahan untuk perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan perlengkapan departemen.

e. Menyediakan informasi tentang aset yang dikuasai departemen untuk menunjang perencanaan dan pelaksanaan tugas departemen.

Dasar Hukum

Untuk institusi pemerintahan baik pemerintahan pusat, pemerintah daerah dan militer, kegiatan iventarias telah diatur dalam satu kebijakan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam pengelolaan kekayaan/inventaris negara, yaitu :

a. Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

b. Undang-undang No. 1 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4355)

c. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah.

d. Inpres No.3 tahun 1971, tentang inventarisasi barang-barang/ kekayaan milik negara.

Organisasi Inventarisasi Barang Milik Negara

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 organisasi yang terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah adalah sebagai berikut :

a. Pembina Umum : Presiden, yang secara fungsional dilakukan oleh menteri keuangan yang selanjutnya dilimphkan kepada Direktur Jendral Moneter.

b. Pembina Barang Inventarisasi : Menteri

c. Penguasaan Barang Inventaris : Semua Eselon I, dan Kakanwil (Pembantu penguasaan).

d. Unit Pengurusan Barang : Kantor atau satuan kerja.

e. Penanggungjawab Pengawas Barang : Kepala kantor( = Kuasa materi/ barang).

f. Bendahara Materiil/ barang : yaitu orang yang karena negara ditugasi menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang atas perintah Kuasa Barang. Pada umumnya bendahara material adalah penguasa gudang.

Keunikan Inventaris Rumah Sakit

Pendekatan inventaris rumah sakit berbeda dengan perusahaan manufaktur dan retail. Pada perusahaan manufaktur sering memiliki perbedaan tingkatan inventaris, semua barang yang ada hingga produk tersebut terjual. Berbagai tingkatan tersebut meliputi bahan mentah, pekerjaan yang sedang berproses dan barang yang sudah terselesaikan. Sedangkan pada retail memiliki satu jenis barang inventaris yang tersedia untuk dijual (Sanderson, 2000).

Inventarisasi di rumah sakit bersifat unik dan tidak konsisten karena adanya 2 macam jenis inventaris yaitu inventaris resmi dan inventaris tidak resmi melalui lembaga-lembaga di dalamnya. Inventaris resmi adalah jenis invetaris yang dijaga di bagian gudang pusat, bagian makanan, bagian farmasi dan koperasi. Inventaris ini dikeluarkan atau didistribusikan pada unit pemakai. Inventaris yang tidak resmi adalah barang stok yang dijaga oleh bagian laboratorium, unit perawatan dll, yang tersedia untuk siap digunakan namun tidak diawasi dan dikontrol oleh bagian inventaris formal manapun dan barang itu dibeli langsung untuk digunakan oleh departemen tertentu. Seluruhnya dibelanjakan dalam pengeluaran atau diterima.

Seluruh pengeluaran terjadi secara bersamaan saat pengeluaran atau penerimaan, terjadi karena 1) Rumah Sakit tidak memandang bahwa inventaris tersebut tidak dipandang sebagai aset, namun sebagai tanggungan. 2) Rumah sakit dibayar kembali dengan biaya dasar oleh karenanya merupakan uatu kepentingan yang terbaik bagi rumah sakit untuk membelanjakan sebanyak mungkin, sesegera mungkin memastikan pelunasan biaya dan menjaga cash flow yang baik (Sanderson, 2000, Sabarguna 2005).

Klasifikasi, Nomor Kode Barang Dan Nomor Inventarisasi Barang

Untuk mempermudah pencatatan logistik, sekaligus mempermudah pengenalan maupun pengklasifikasian logistik yang dimiliki organisasi harus dikelompokkan atau digolongkan menurut jenisnya. Pada dasarnya penggolongan atas barang-barang dalam organisasi tergantung pada jenis usaha dan kegiatan operasional organisasi tersebut. Dengan demikian, setiap organisasi memiliki kebebasan melakukan pengelompokan atas barang-barang yang dimilikinya, tetapi tetap berpedoman pada orientasi guna mempermudah dalam pengenalan, pengewasan dan keselamatan dan keanmanan logistik.

Sasaran inventarisasi adalah semua barang milik organisasi atau negara yang dibeli, di dapat, dihasilkan baik secara sebagian maupun keseluruhan melalui APBN/D atau diperoleh di luar APBN/D sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Hendrato, 2005) dan Dwiantara & Sumarto (2005).

Pada dasarnya barang-barang logistik yang dilakukan inventarisasi terdiri dari 2 jenis yaitu :

1. Barang Habis Pakai / BHP : adalah barang berwujud, yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian, atau umur ekonomisnya dalam kondisi pemakaian normal kurang dari satu tahun. (bahan makanan, bahan farmasi, suku cadang dan listrik, BBM dll)
2. Barang tetap (barang-barang yang umur pakai/ teknisnya lebih dari satu tahun meliputi : 1) Barang tidak bergerak (tanah, bangunan), 2) Barang bergerak (Kendaraan, peralatan besar, peralatan laboratorium) dan 3) Barang persediaan (barang yang ada di dalam gudang dan tempat penyimpanan lainya)

Sedangkan menurut Sabarguna (2005) logistik rumah sakit dibagi dalam 3 klasifikasi dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Klasifikasi Logistik Utama Rumah Sakit

No.	Jenis Logistik	Uraian
1. 2. 3.	Farmasi Rumah Sakit Logistik Non Medis Dapur	Obat-obatan, alat-alat kesehatan dan bahan non medis yang terkait langsung seperti kertas EKG, film rongent dll. Alat tulis kantor (ATK), alat listrik dll. Makanan basah dan kering.

Untuk mempermudah dalam pengenalan, pencatatan barang, dan pengendalian barang, tiap jenis barang harus memiliki nomor kode barang. Nomor kode barang diperoleh dari proses pengklasifikasian dan penomoran klasifikasi barang tersebut. Kegiatan tersebut dimulai dari penggolongan barang berdasarkan jenisnya yang kemudian diberi nomor jenis barang. Setelah itu masing-masing jenis barang, dibagi atas kelompok-kelompok barang yang tercakup di dalamnya. Kemudian, masing-masing kelompok barang tersebut harus pula diberi nomor (Nomor kelompok barang). Berikut ini contoh penomoran barang menurut jenis (nomor jenis) dan kelompok barang (nomor kelompok) yang diambil dari penomoran barang di rumah sakit.

Khusus untuk barang-barang tahan lama, untuk mempermudah dalam pemantauan dan pengawasan/ pengendalian logistik penting diberi Nomor invebtaris barang. Sehubungan dengan hal tersebut, pedoman pokok dalam pemberian nomor inventaris barang harus sampai pada penomoran barang yang bersifat spesifik, maksudnya penomoran barang tersebut harus sampai menunjuk pada satu buah barang tertentu. Dengan demikian dalam pemberian nomor inventaris barang mulai dari pegelompokan barang sampai pemberian nomor urut barang

Adapun cara pemberian dan penulisan nomor inventaris barang tersebut adalah dengan urutan sebagai berikut: nomor jenis barang,nomor kelompok barang, nomor urut barang/ kode unit kerja/ kode institusi/ tahun inventarisasi.

Tabel 2.2 Pegelompokan barang dan penomorannya.

Nomor Jenis Barang	Jenis Barang	Nomor Kelompok	Kelompok Barang
01	Barang Perawatan	01 02 03 04 ….	Kain Sprei Selimut Sarung bantal/ guling …
02	Alat Rumah Tangga	01 02 03 04 …	Alat makan Alat minum Alat dapur Alat kebersihan …..
03	Alat Tulis dan Kantor	01 02 03 04 …	Buku pendaftaran Kuitansi Nota pembayaran Buku/ formulir ….
04	Perabot Kantor	01 02 03 04 …	Meja Kursi Lemari Lemari arsip ….
05	Barang Bahan Cucian	01 02 03 …	Bahan cair Bahan bubuk Bahan batangan …
06	Barang Pemeliharaan suku cadang dan Listrik	01 02 03 04 …	Kuas Kertas gosok Pipa Keni …

Teknik Inventarisasi Barang dengan Kartu Barang

Tehnik inventarisasi barang dengan kartu barang adalah cara pencatatan barang dengan menggunakan kartu barang. Sedangkan kartu barang adalah suatu lembaran atau formulir yang berisi informasi suatu barang dan secara fisik dibuat dari kertas yang relatif tebal. Kartu barang sendiri dapat dibedakan atas kartu barang untuk barang habis pakai dan kartu barang untuk baranf tahan lama. Teknik inventarisasi barangpun berbeda anatara teknik inventarisasi untuk barang habis pakai dengan barang tahan lama. Informasi-informasi logistik yang berada di dalamnya pun berbeda antara kartu barang untuk barang habis pakai maupun barang tahan lama.

Tehnik inventarisasi logistik dengan kartu barang ini tidak sebatas untuk bagian bagian penggudangan ataupun bagian distribusi logistik, tetapi penting dilakukan oleh setiap unit kerja dalan organisasi untuk melakukan pengawasan dan pengendalian logistik, baik berkaitan dengan keberadaan, perubahan dan mutasi barang (masuk keluarnya logistik) dan sisa logistik yang ada, serta untuk mengetahui kondisi barang (baik, rusak ringan, rusak berat), maupun informasi yang lain (sumber barang, cara pengadaan barang, waktu pengadaan, harga, waktu pengecekan barang dan hasilnya, biaya operasional suatu peralatan yang telah dikeluarkan dan cara penyingkiran barang).

1. Teknik Inventarisasi untuk barang Habis Pakai

Inventarisasi terhadap barang habis pakai dengan menggunakan system kartu barang lebih ditujukan pada upaya pemantauan persediaan barang, pengunaan barang, dan upaya menjaga kontinuitas kerja setiap unit kerja dalam suatu organisasi.

Adapun ketentuan inventarisasi barang habis pakai adalah sebagai berikut:

1) Setiap satu jenis barang dibuatkan satu kartu barang

2) Kartu barang disimpam dalam kotak atau file khusus, dan diurutkan secara alfabetis sesuai dengan nama barang.

3) Setiap ada perubahan jumlah logistik, baik karena adanya pemasukan barang maupun pengeluaran barang harus secepatnya dicatat

4) Setiap kartu barang harus dapat menunjukkan persediaan barang pada saat itu.

5) Untuk unit pemakai barang, setiap ada pemasukan barang harus disertai bukti penerimaan barang yang berupa bon pengeluaran barang atau surat penyerahan barang atau bon gudang ( Surat permintaan barang barang dari user kepada bagian gudang, juga sebagai surat penyerahan barang oleh bagian gudang kepada user) dari unit logistik/ gudang, dan harus dicatat tanggal penerimaan, rencana penggunaan, jumlah barang yang masuk, dan jumlah sisa barang. Sementara untuk setiap terjadi pengeluaran barang harus dicatat tanggal pengeluaran, jumlah barang yang dikeluarkan dan penggunaan barang, serta jumlah sisa barang.

6) Untuk unit penggudangan dan atau distribusi, setiap ada pemasukan barang harus disertai bukti pemasukan barang yang dapat berupa kuitansi, nota, surat pengantar barang, tanda terima, ataupun berita acara penyerahan/ serah terima barang.Disamping itu perlu dicatat tanggal masuk barang, sumber, jumlah dan total persediaan barang.Sementara untuk pengeluaran barang, harus juga disertai bukti pengeluaran barang yang dapat berupa surat penyerahan barang atau bon gudang dan harus dicatat tanggal pengeluaran barang, unit pemakai barang, jumlah barang yang dikeluarkan dan jumlah sisa barang setelah terjadi pengeluaran barang.

7) Setiap bukti pemasukan barang maupun bukti pengeluaran barang harus diberi nomor kode bukti yang diurutkan berdasarkan urutan kronologis transaksi maupun pengeluaran barang guna mempermudah untuk pengecekan barang. Nomor kode bukti tersebut harus ditulis secara jelas dan dapat dituliskan pada bagian atas kanan formulir bukti pemasukan dan pengeluran barang tersebut.

8) Bukti-bukti pemasukan barang disimpan dalam satu tempat atau map khusus yang berisi bukti-ti penerimaan logistik.

9) Bukti-bukti pengeluaran barang harus disimpan dalam tempat atau map khusus yang berisi bukti-bukti pengeluaran barang.

1. Teknik inventarisasi untuk barang tahan lama

Inventarisasi barang untuk barang tahan lama dengan menggunakan sistem kartu barang ditujukan untuk kepentingan pemantauan atas keamanan dan keselamatan barang, biaya operasional barang, dan kondisi barang (Dwiantara & Sumarto, 2005).

Buku Induk Barang Inventaris, Buku Golongan barang Inventaris dan Daftar Inventaris Ruangan

Salah satu upaya untuk melakukan pengawasan/ pengendalian logistik, khususnya untuk barang-barang tahan lama melalui kegiatan inventarisasi barang dengan melakukan pembuatan buku induk inventarisasi barang. Buku golongan barang inventaris dan daftar inventaris ruangan. Dengan adanya beberapa buku tersebut, setiap saat dapat dilakukan pengecekan terhadap setiap barang yang ada.

Buku induk barang inventaris merupakan buku yang dipakai untuk mencatat semua barang inventaris tak habis pakai menurut tanggal penerimaannya. Informasi yang harus ada dalam buku induk barang inventaris adalah nomor urut, tanggal pembukuan, kode barang, nama barang, spesifikasi barang (merek, tipe dsbnya), jumlah, nama satuan, tahun pembuatan, asal barang, tanggal penyerahan, keadaan barang, harga dan keterangan lain. Pencatatan ke dalam buku induk barang inventaris dilakukan setelah proses pengadaan logistik dilakukan, atau secara khusus apabila pengadaan logistik dengan cara pembelian, berarti pencatatan dilakukan setelah proses pembelian selesai ataupun setelah terjadi penerimaan barang.

Dengan demikian, kegiatan pencatatan ini merupakan kelanjutan dari proses pengadaan logistik. Dalam kegiatan pencatatan barang inventaris ini harus disertakan bukti-bukti pengadaan logistik yang dapat berupa kuitansi, nota, faktur atau surat pengantar barang, tanda terima ataupun berita acara serah terima barang. Kolom-kolom buku induk barang inventaris sebagai berikut:

 

Buku golongan barang Inventaris adalah buku pembantu tempat mencatat barang inventari menurut golongan barang yang telah ditentukan. Data buku golongan barang inventaris diambil dari buku induk barang inventaris. Tiap golongan barang dicatat dalam satu buku tersendiri. Informasi yang harua tercantum dalam buku golongan barang inventaris, selain golongan barang inventaris dan kode jenis barang (bisa dengan angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf), adalah nomor urut , nomor urut buku induk, kode barang, nama barang, spesifikasi barang, jumlah, nama satuan, tahun pembuatan, keadaan barang, harga, lokasi dan keterangan. Kemudian untuk melakukan pemntauan dan pengendalian terhadap masing-masing barang yang tercantum dalam daftar buku golongan barang inventaris ini dapat dilakukan dengan tehnik inventarisasi barang dengan kartu barang sebagaimana telah dibahas diatas

http://bahankuliahkesehatan.blogspot.com/